DPRD SUMENEPHEADLINENEWSREGIONALSUMENEP

Komisi II DPRD Sumenep; Raih Opini WTP, Tidak Jamin Pemerintahan Bersih

×

Komisi II DPRD Sumenep; Raih Opini WTP, Tidak Jamin Pemerintahan Bersih

Sebarkan artikel ini
Komisi II DPRD Sumenep; Raih Opini WTP, Tidak Jamin Pemerintahan Bersih
Komisi II DPRD Sumenep; Raih Opini WTP, Tidak Jamin Pemerintahan Bersih

News Satu, Sumenep, Senin 4 Juni 2018- Mendapatkan opini Wajara Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) merupakan hal baru. Sebab, sejak dulu Kabupaten yang berada di ujung timur pulau garam Madura, tidak pernah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), melainkan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Dengan mendapatkan predikat WTP tersebut memang membuat bangga masyarakat Sumenep, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tidak boleh merasa puas dengan predikat tersebut, melainkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.

“Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan profesionalisme harus lebih ditingkatkan, sehingga dapat mempertahankan predikat WTP tersebut,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, Senin (4/6/2018).

Lanjut Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin roda Pemerintahan di Kabupaten Sumenep itu bersih dan bebas dari berbagai hal persoalan administrasi keuangan.

“WTP ini tidak menjamin Sumenep bersih atau bebas dari berbagai hal persoalan administrasi keuangan,” tandasnya.

Namun demikian, menurut Oyk panggilan akrab dari Nurus Salam, dengan peraihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut bisa memacu kinerja Pemkab Sumenep untuk lebih profesional dalam pengelolaan. Sehingga, dapat menciptakan sebuah pemerintahan yang benar-benar Good Goverment.

“Kita lihat saja, apakah benar-benar Sumenep bisa menciptakan sebuah Pemerintahan Good Goverment dan tetap bisa mempertahankan predikat WTP,” tukasnya.

Sementara, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena berdasarkan hasil audit yang diterbitkan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini WTP atas audit keuangan Sumenep tahun 2017 dari BPK RI diterima langsung Bupati Sumenep A. Busyro Karim di Kantor BPK perwakilan Jawa Timur, Kamis (31/5/2018). (Roni)

Comment