News Satu, Sumenep, Senin 7 Februari 2022- Komisi IV DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta agar Dinas Sosial setempat menekan tuna sosial. Sebab, pada saat ini masih banyak tuna sosial yang berkeliaran.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Siti Hosna mengatakan, dalam penanggulangan tuna sosial, hendaknya Dinas Sosial membuat program yang terintegritas dari berbagai elemen, termasuk lapisan paling dekat dengan masyarakat.
“OPD-OPD di Sumenep harus memiliki program dalam meminimalisir pengangguran, termasuk berkoordinasi dengan aparatur Desa,” katanya, Senin (7/2/2022).
Lanjut Siti Hosna, dengan adanya program-program tersebut, maka angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, akan mengalami pengurangan. Sebab, saat ini, angka pengangguran dan kemiskinan di Bumi Sumekar ini sangat tinggi.
“Pengangguran sangat tinggi, sehingga penyakit tuna sosial juga cukup banyak di Sumenep,” tukasnya.
Sementara, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinsos Sumenep Fajarisman mengatakan, adanya wabah Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, termasuk angka kemiskinan di kabupaten paling timur Pulau Madura ini cukup tinggi.
“Sehingga masih dijumpai warga yang berkeliaran mencari sumber penghasilan dengan cara mengemis, tetapi aktornya berbeda dengan yang ditemui sebelumnya,” katanya.
Tidak semua warga yang berprofesi sebagai pengemis tergolong warga miskin. Bahkan, tidak jarang ditemui warga yang perekonomiannya normal. Sehingga hal itu menjadi salah satu yang harus didekati secara kemanusiaan. Keberadaan tuna sosial bukan persoalan baru, sejak dulu sebagian warga Sumenep yang menjadi pengemis, baik beroperasi di daerah sendiri maupun luar kota. Sebagai upaya mengatasi fenomena tersebut, selama setahun ini Dinsos Sumenep telah menerapkan dua jadwal razia penertiban kota.
“Kami sudah berkoordinasi dengan penegak hukum, daerah atau titik-titiknya memang sudah kami pegang, di antaranya di Taman Bunga, insya Allah habis satu dua bulan ke depan kami bakal lakukan pengawasan,” tandasnya.
Selain razia, Dinsos Sumenep bekerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi sosial keagamaan.
“Termasuk mengusulkan program peningkatan usaha sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” pungkasnya.(Zalwi)
Komentar