oleh

Menelisik Peta Politik Pilkada Sumenep 2020

News Satu, Sumenep, Kamis 25 Juli 2019- Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 telah usai. Bahkan, sejumlah kursi di DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) dari masing-masing Partai Politik (Parpol) sudah bisa diketahui.

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perolehan kursi di tingkat Kabupaten mendapat 10, kemudian disusul oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendapatkan 7 kursi, Partai Demokrat mendapatkan 7 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat 7 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapat 6 kursi.

Sedangkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami pengurangan kursi dari 6 krusi berkurang menjadi 5 kursi pada Pemilu 2019. Sedangkan, untuk Partai Nasdem mendapatkan tambahan kursi dari 2 menjadi 3 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat 2 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendapat 2 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Namun berbeda dengan Partai Golongan Karya (Golkar), pada Pemilu serentak 2019 partai yang berlambang pohon beringin ini malah tidak mendapatkan jatah kursi di DPRD Sumenep. Padahal pada pemilu 2014 Partai Golkar mendapatkan 4 kursi.

“Sebenarnya, bertambah tidaknya kursi Partai Politik (Parpol) tergantung dari siapa yang menjadi nahkod di Partai Politik itu sendiri,” ujar Wildan Rosaili, Pengamat Politik di Kabupaten Sumenep ini, Kamis (25/7/2019).

Lanjut Dosen Universitas Wiraraja (UNIJA) Sumenep ini, jika melihat hasil Pemilu serentak 2019 sudah pasti pucuk Ketua DPRD Sumenep, berada di tangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam artian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap menjadi penguasa di Bumi Sumekar ini.

“Dari perolehan kursi dan suara, Ketua DPRD Sumenep tetap dari PKB. Maka PKB kembali berkuasa di Sumenep, baik di Parlemen maupun di Eksekutif, Bupatinya juga dari PKB,” tandasnya.

Namun demikian, lanjut Wildan Rosaili Alumni Pondok Pesantren Mathali’ul Anwar Pangarangan Sumenep ini, Apakah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 atau 2021 akan mampu kembali merebut kekuasan di Eksekutif ?????

Lanjut Membaca

Jika melihat perolehan kursi yang terjadi pada saat ini, seharusnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mampu merebut kembali kekuasan di Eksekutif. Akan tetapi perlu diingat, peta politik akan selalu berubah kapan saja, dan tidak bisa diukur dengan logika.

Melihat Kabupaten Sumenep, kekuatan kultur atau Kiai di masyarakat masih kuat. Bahkan, kebanyakan masyarakat masih mengikuti apa kata Kiai atau gurunya, karena mereka masih menjadikan ulama atau kiai sebagai panutan.

“Ingat kultur di Sumenep masih kuat, dan masyarakat tetap manut pada kiai atau ulama,” ucapnya.

Jika dilihat dari kekuatan itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai masih kuat, karena kader PKB di Sumenep masih dari golongan kiai atau ulama. Tapi perlu diingat, di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga banyak dari kalangan kiai atau ulama, sangat mungkin PPP yang pada saat ini memiliki 7 kursi di DPRD Sumenep akan mengusung calon Bupati pada Pilkada nanti. Selain itu juga Partai yang berlambang Ka’bah ini juga akan mendapatkan dukungan dari kiai atau ulama.

Baca : Inilah Nama-nama 50 Anggota DPRD Sumenep Periode 2019-2024

“Kekuatan kultur di PPP juga ada, jadi bukan hanya PKB saja, bahkan, seperti Nasdem dan Gerindra juga ada kekuatan kulturnya, karena Ketua Partainya dari golongan Kiai atau ulama,” ungkap Wildan.

Mengacu pada Pilkada sebelumnya, mulai dari tahun 2010 Koalisi semangka antara PKB dengan PDIP membuktikan perpaduan kekuatan kultur dan Nasionalis membawa Dr.KH. Abuya Busyro Karim, M.Si dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Soengkono Sidik dari PDIP menjadi pemenang. Kemudian, pada tahun 2015 koalisi semangka kembali mengantakan Dr.KH. Abuya Busyro Karim, M.Si sebagai Bupati dan Achmad Fauzi sebagai Wakil Bupati Sumenep.

“Koalisi ini memang kuat, karena ada perpaduan kultur dengan Nasionalis,” tandasnya.

Namun demikian, apakah koalisi semangka akan tetap kuat atau malah pecah pada Pemilu 2020 nanti. Sebab dua periode, Bupatinya dari PKB dan Wabupnya dari PDIP, dan pada Pemilu serentak 2019, PKB mendapatkan 10 kursi dan PDIP 5 kursi. Jika melihat dari kekuatan kursi di Parlemen, maka sangat tidak mungkin PKB hanya mengusung di Calon Wakil Bupati, melainkan akan tetap di Calon Bupati.

Komentar

News Feed