oleh

MH Said Abdullah Anggota DPRRI : Mari Bersama Melayani Masyarakat

News Satu, Sumenep, Rabu 29 Juli 2020- MH. Said Abdullah Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) dari Fraksi PDI Perjuangan, melakukan serap aspirasi (Reses) bersama ratusan Kepala Desa di Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (29/7/2020) di aula de Debaghraf Hotel. Dalam resesnya, MH. Said Abdullah mengajak semua pihak untuk bersama-sama melayani masyarakat.

MH Said Abdullah mengatakan, kegiatan ini tidak lain untuk melakukan serap aspirasi bersama Kepala Desa terkait situasi dan kondisi desa di masa pandemi Covid-19.

“Kami datang menemui Kepala Desa, ingin tahu aspirasi dan kondisi desa. Karena refucosing dana desa juga diarahkan ke BLT, ke masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanakan,” katanya, Rabu (29/7/2020).

Lanjut MH. Said Abdullah, kedepannya regulasi-regulasi tak terlalu birokratis. Sehingga Dana Desa (DD) lebih mudah pencairannya.

“Itu yang diinginkan kepala desa, regulasi tak terlalu birokratis. Agar tidak terjadi deregulasi. Artinya mengurangi keruwetan birokrasi desa,” tandasnya.

Selain tentang Desa, politisi senior PDI Perjuangan ini, juga menyampaikan tiga hal, yakni soal pendidikan yang kedepannya seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku.

Ketua Banggar DPR RI ini, juga berharap seragam anak didik dijahit sendiri oleh orang tua. Tujuannya, lanjut Said, selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal.

“Sehingga mereka bisa bekerja dan tidak menganggur,” ujarnya.

Kedua, soal kesehatan. Meski ada BPJS, menurut Said, ternyata banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kenapa? Karena pendataan amburadul. Sehingga suami Khalida Ayu Winarti ini berharap pendataan dilakukan secara kontinyu dan valid.

“Biar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” jelasnya.

Ketiga, kedaulatan pangan. Pahlawan pangan itu ada di desa, artinya para petani harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak. Said bercerita, tempo dulu tak ada warga yang kelaparan.

“Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam marongghi atau daun kelor. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya,” tegasnya.

Selain itu, kata Said, ke depan kalau ada bansos harus beli ke petani.

“Jangan beli ke grosir. Beli ke petani, itu harapan kita,” ucapnya.

Oleh karena itu, Said mengajak seluruh pihak, wabil khusus para Kades untuk melayani masyarakat secara maksimal.

“Mari bersama melayani masyarakat secara maksimal,” ajak Said.

Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengatakan senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah. Apalagi sekarang, kata Iyon, sapaan akrabnya, MH Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI.

“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis. Sehingga pencairannya mudah,” singkatnya. (lim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.