Sumenep, News Satu- Untuk memastikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran dan meminimalisir penyalahgunaan, Koordinator Kabupaten (KORKAB) PKH Sumenep menjalin sinergi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep, Madura, Jawa Timur. Langkah strategis ini diharapkan memperkuat pengawasan dan transparansi program sosial Kementerian Sosial RI.
Baihaki, Koordinator PKH Sumenep, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini dilakukan karena NU memiliki jaringan kuat hingga tingkat desa dan dusun. Hal ini dianggap sejalan dengan sasaran program bansos yang menjangkau masyarakat pra-sejahtera.
“NU memiliki struktur hingga akar rumput, sehingga sinergi ini akan mendukung pengawasan yang lebih optimal. Jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan oleh SDM PKH, laporan dapat segera diteruskan untuk ditindaklanjuti,” kata Baihaki, Selasa (21/1/2025).
Sementara, Hairullah yang juga salah satu Korkab PKH di Kabupaten Sumenep, mengatakan langkah ini juga bertujuan memastikan tidak ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terlewat atau tidak layak menerima bantuan. Selain pengawasan, PCNU Sumenep akan berperan aktif dalam mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan namun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“PCNU akan mengusulkan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata. Data tersebut akan diverifikasi dan diajukan ke DTKS agar bisa diakses oleh Kementerian Sosial,” jelas Hairullah yang juga Ketua IKAPMII Sumenep ini.
Menanggapi hal itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Sumenep, KH. Panji Taufiq, menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, program bansos seperti PKH harus diawasi dengan baik karena langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil.
“Kami siap mendukung pengawasan dan sosialisasi program ini agar pelaksanaan di lapangan lebih terarah dan terkoordinasi. Semoga kolaborasi ini menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.
Korwil PKH Jawa Timur, Hanafi, juga mengapresiasi langkah KORKAB PKH Sumenep yang menjalin kerja sama dengan PCNU.
“Sinergi ini dapat menjadi role model pengawasan bansos. Dengan melibatkan berbagai pihak, pelaksanaan program akan lebih transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Kerja sama ini diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program sosial pemerintah serta menciptakan pengawasan yang efektif dan efisien untuk meminimalkan potensi penyimpangan. (Robet)
Comment