oleh

PMII Sumenep Gruduk Kantor DPRD

News Satu, Sumenep, Jumat 20 September 2019- Menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dinilai tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, gruduk kantor DPRD setempat, Jumat (20/9/2019).

“KPK sepertinya tebang pilih dan tidak serius dalam menangani perkara korupsi. Kita ingat kasus Bank Century, kasus e-KT tak jelas ujungnya,” ujar Ketua PC PMII Sumenep, Suryadi, Jumat (20/9/2019).

Lanjut Suryadi, kehadiran KPK pada dasarnya adalah memaksimalkan penegakan hukum, terutama tindak pidana korupsi.

“Tapi kini KPK malah keluar dari jalur yang semestinya,” tukasnya.

KPK berdasarkan asasnya seharusnya mampu memberikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas, bukan malah sebaliknya. Disamping dugaan tebang pilih kasus, mahasiswa menuding KPK telah disusupi kelompok Taliban atau tokoh-tokoh radikal eks HTI yang menolak sistem Pancasila.

“KPK harus mengeluarkan anggota yanh disinyalir kelompok Taliban. Kemudian harus ada kepastian apakah masa KPK sudah expired apa belum. Jika sudah kadalauarsa, harusnya tidak boleh ada tindakan hukum semacam penetapan tersangka,” pungkasnya.

Kader PMII menitipkan tuntutannya ke DPRD Sumenep untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi dan DPR RI agar ditindak lanjuti, demi kebaikan KPK dan rakyat Indonesia.

Sementara, Ketua DPRD Sumenep sementara, Hamid Ali Munir, dan Wakil Pimpinan sementara, Indra Wahyudi menyambut positif aksi mahasiwa tersebut. Mereka juga berjanji untuk menyampaikan aspirasi majasiswa tersebut.

“Kami akan menindaklanjuti aksi teman-teman mahasiswa. Kami akan berkirim surat ke pemerintah pusat,” janjinya kepada para mahasiswa. (Nay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.