News Satu, Sumenep, Rabu 11 Oktober 2017- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Intelektual Mahasiswa (Lima) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Kabupaten setempat, Rabu (11/10/2017). Mereka melakukan audiensi terkait pelaksanaan program kartu tani yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ketua Lima Sumenep, Sofyan Hosen, mengungkapkan, realisasi program kartu tani di Sumenep hanyalah sebatas pencitraan. Sebab, berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak para petani yang belum memiliki kartu tani sehingga kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan, ia mengaku menemukan salah satu warga yang bukan petani tapi justru mendapatkan kartu tani.
“Kami menemukan warga yang bukan petani di namun memperoleh kartu tani. Itu kan tidak tepat sasaran,” kata Sofyan Hosen, Ketua Lima Sumenep, Rabu (11/10/2017).
Ia mengaku heran dengan adanya kasus tersebut. Padahal menurut penjelasan kepala dinas terkait, pendataan penerima kartu tani sudah sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten setempat.
“Banyak petani yang berhak tapi tidak tercover. Katanya sudah kerja sama dengan Disdukcapil. Harusnya tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu, Sofyan juga menuding jika petugas pertanian yang ada di bawah tidak mempunyai mental pelayan karena hanya menunggu petani datang mendaftar. Dan tidak ada upaya untuk menjemput bola ke bawah.
“Birokrasi di bawah masih memposisikan diri sebagai bos. Tidak ada upaya jemput bola. Padahal pejabat itu pelayan masyarakat,” ungkap Sofyan.
Sementara, Kepala Dinas Dispertahortbun Sumenep, Bambang Heriyanto tidak terima pejabat pertanian tidak bermental pelayan terkait banyaknya petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebab berdasarkan aturan, pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada pemilik lahan, penggarap dan penyewa lahan pertanian.
“Yang punya kartu tani pasti tergabung dalam kelompok tani. Kalau bukan petani, mungkin dia sebagai pemilik lahan,” terang Bambang.
Selain itu, pendistribusian pupuk bersubsidi ini juga tidak sulit dalam penebusannya. Meski peredarannya terbatas dan diawasi, petani hanya cukup tergabung dalam kelompok tani.
“Syaratnya petani harus tergabung dalam Poktan. Sebab, tidak semua orang bisa membeli pupuk bersubsidi. Apalagi tidak tergabung dalam kelompok tani,” pungkasnya. (Ozi)
Comment