SUMENEP, Selasa, 20 Oktober 2026 | News Satu – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak berhenti pada pendataan dan promosi, tetapi berlanjut pada langkah konkret untuk membantu pelaku usaha bertahan, berkembang, dan memperluas pasar.
Dorongan itu disampaikan Ketua PWI Sumenep Faisal Warid dalam sarasehan dan penganugerahan tokoh UMKM di Aula Tuan Gubhe, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Selasa (20/10/2026). Forum tersebut diharapkan menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor UMKM.
Faisal mengatakan, pers memiliki peran lebih luas daripada sekadar memberitakan jumlah pelaku usaha dan perkembangan sektor UMKM. Menurut dia, perhatian terhadap pelaku usaha perlu diarahkan pada persoalan nyata yang mereka hadapi serta peluang untuk meningkatkan skala bisnis.
“PWI dan teman-teman jurnalis sebenarnya tidak hanya cukup, bukan hanya mencatat atau menulis berapa jumlah dan perkembangan UMKM. Tidak cukup hanya membuat narasi bagaimana sektor dan berapa jumlah UMKM di wilayah Kabupaten Sumenep,” kata Faisal dalam sambutannya.
Ia menilai, ruang dialog yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain diperlukan agar persoalan UMKM dapat dibahas secara lebih mendalam. Melalui forum tersebut, berbagai tantangan usaha diharapkan dapat dirumuskan menjadi masukan yang bisa ditindaklanjuti.
“Tidak cukup hanya mencatat perkembangan UMKM, tetapi bagaimana mereka bisa bertahan, berkembang, dan naik kelas. Kami menganggap perlu ada diskusi yang lebih panjang dan dialogis untuk membahas tantangan serta perkembangan UMKM,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumkmdisperindag) Sumenep, Moh. Ramli, yang hadir mewakili pemerintah daerah, mengapresiasi inisiatif PWI tersebut. Ia menilai, keterlibatan berbagai pihak penting untuk memperkuat peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Ramli menyebut UMKM memiliki daya tahan dalam menghadapi tekanan ekonomi, termasuk saat pandemi Covid-19. Meski terdampak, menurut dia, sebagian pelaku usaha di sektor tersebut masih mampu bertahan dibandingkan pelaku usaha pada skala yang lebih besar.
“UMKM di Sumenep ini luar biasa dinamikanya atas roda perekonomian. Ketika masa Covid-19, kelas UMKM ini masih bisa tertahan dengan segala keadaan terdampak, pasti, tapi tidak separah di level di atasnya,” kata Ramli.
Namun, ia mengakui pelaku UMKM masih menghadapi persoalan mendasar, terutama keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan modal. Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata dia, berupaya mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan.
“Tantangan UMKM ini secara klasik yang sering kita sampaikan, yakni faktor SDM dan kekurangan modal. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus hadir melalui upaya peningkatan SDM, sosialisasi, pembinaan,” ujarnya.
Selain kapasitas produksi, Ramli menekankan pentingnya memperkuat jaringan kemitraan, distribusi, dan pemasaran. Menurut dia, pelaku usaha tidak cukup hanya menghasilkan produk, tetapi juga perlu membangun hubungan dengan pihak yang dapat membantu membawa produk tersebut ke pasar yang lebih luas.
Ia mencontohkan pelaku usaha kerupuk, petis, dan batik yang perlu menjalin kemitraan dengan pelaku perdagangan serta pemasaran. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk memperluas jangkauan pasar.
“Pengusaha kita ini dalam berbagai posisi. Ada yang pada posisi produsen, memproduksi kerupuk, memproduksi petis, atau pembatik. Kemudian ini masih terus harus bersambungan atau berhubungan, bermitra dengan pengusaha lain,” katanya.
Ramli juga mengingatkan pentingnya legalitas usaha. Menurut dia, kelengkapan administrasi dapat mendukung kepastian dalam menjalankan usaha sekaligus membantu pelaku UMKM mengakses berbagai program fasilitasi pemerintah.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Pemkab Sumenep menyediakan layanan pendampingan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Salah satunya melalui UMKM Halal Hub di kawasan Tajamara, yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk berkonsultasi dan memperoleh fasilitasi sesuai kebutuhan.
“Kami punya tempat pelayanan yang sangat khusus, bisa menjadi konsultasi, bahkan tempat praktik. Di Tajamara itu ada namanya UMKM Halal Hub. Di situ kami terus mempersilakan siapa pun yang membutuhkan pendampingan dan fasilitasi,” ujar Ramli.
Pemerintah daerah, lanjut dia, juga memiliki skema bantuan permodalan bagi pelaku UMKM dalam bentuk uang maupun barang. Namun, pemberian bantuan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sehingga pemetaan kebutuhan dan koordinasi diperlukan agar dukungan yang diberikan tepat sasaran.
Ramli berharap, sarasehan yang digagas PWI Sumenep menghasilkan rekomendasi tertulis yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan UMKM.
“Kami minta ada dokumen tertulisnya dalam bentuk rekomendasi. Itu tentunya menjadi referensi kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, PWI Sumenep juga memberikan penghargaan kepada pelaku usaha dalam sejumlah kategori. Penghargaan Tokoh UMKM Inspiratif diberikan kepada Syafwan Wahyudi, yang dikenal dengan sapaan Haji Udi, pemilik DRT The Big Family yang bergerak di bidang usaha rokok lokal Madura.
Sementara itu, penghargaan UMKM Inovatif diberikan kepada Fawaid Sulaiman, pemilik usaha Roti Menul. Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kiprah pelaku usaha sekaligus diharapkan mendorong inovasi dan peningkatan daya saing produk lokal.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sarasehan mengenai pengembangan UMKM di Kabupaten Sumenep yang menghadirkan Prof. Dr. Achsanul Qosasi, S.E., M.M., CSFA., CFrA. Forum ini diharapkan menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk memperkuat program pemberdayaan UMKM ke depan.
Bagi pelaku usaha, tantangan berikutnya bukan hanya memperoleh pengakuan, tetapi juga memastikan dukungan terhadap permodalan, peningkatan kapasitas, legalitas, kemitraan, dan pemasaran dapat menjawab kebutuhan di lapangan. Rekomendasi hasil sarasehan diharapkan menjadi salah satu pijakan untuk mendorong upaya tersebut.
