“Jadi kan nantinya tidak perlu bantuan beras pada masyarakat itu menggunakan beras dari luar daerah,” tambahnya.
Sementara rekomendasi untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Subaidi menjelaskan, Dinas terkait harus bisa memberikan bantuan langsung tunai pada pengusaha mikro. Tetapi, Ia juga mengingatkan, bahwa bantuan yang diberikan agar tidak tumpang tindih dengan bantuan lain agar bantuan pemerintah bisa merata.
“Memberikan bantuan tunai pada pemilik usaha mikro, seperti orang jualan rujak itu dan lain semacamnya. Tapi ingat, jangan tumpang tindih misalkan dengan bantuan Dinas Sosial,” tuturnya.
Dan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sambung Subaidi, Komisi II merekomendasikan untuk kembali melakukan operasi pasar. Tetapi operasi pasar itu harus bisa memberikan subsidi yang lebih besar dari operasi sebelumnya, yaitu Rp 30 ribu per paket sembako.
“Karena dampak ekonomi ini, daya beli masyarakat rendah. Sehingga subsidi yang diberikan pemerintah harus lebih besar lagi,” pungkasnya. (Hasan)
Comment