News Satu, Sumenep, Kamis 3 Oktober 2024- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja publik setelah berhasil meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2024 dengan predikat BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.
Penghargaan ini menandakan adanya langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah yang dikenal dengan kekayaan budayanya ini. Peningkatan yang dicapai Sumenep bukan sekadar soal angka, melainkan refleksi dari upaya serius untuk meningkatkan pelayanan publik di semua lini.
Dengan nilai SAKIP yang naik dari 68,61 pada 2023 menjadi 70,15 pada 2024, Sumenep menunjukkan bahwa konsistensi dan perbaikan berkelanjutan merupakan bagian penting dari misi mereka untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan.
Plt. Bupati Sumenep, Dewi Khalifah, menekankan bahwa penghargaan ini tidak sekadar formalitas, melainkan simbol dari perubahan budaya kerja yang lebih akuntabel di seluruh perangkat daerah.
“Penghargaan ini menegaskan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep bukan sekadar mengikuti prosedur, tetapi benar-benar berupaya mewujudkan pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya, Kamis (3/10/2024).
Namun, di balik penghargaan tersebut, juga tersirat tantangan yang dihadapi dalam memastikan setiap program yang dirancang dan dianggarkan benar-benar terlaksana dengan baik.
“Kami harus memastikan proses dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi benar-benar sinkron. Ini bukan sekadar capaian angka, tetapi hasil dari upaya kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Sumenep,” ujar Dewi Khalifah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memang menjadi tolok ukur bagi instansi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Pemkab Sumenep tidak hanya berfokus pada pelaporan administrasi, tetapi juga mendorong pengelolaan yang lebih transparan, dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berkomitmen untuk menjaga kinerja tetap stabil dan berorientasi pada hasil.
Penghargaan SAKIP ini diharapkan menjadi dorongan bagi semua lapisan pemerintahan di Sumenep untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kami berharap pencapaian ini menjadi titik awal untuk melanjutkan upaya reformasi birokrasi dan pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutup Dewi Khalifah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Penghargaan ini juga diharapkan mampu memotivasi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan transparansi di berbagai bidang pelayanan publik, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. (Robet)
