HEADLINENEWSPEMERINTAHANREGIONALSUMENEP

Soroti Kalender Event, Aktivis Pusaka Demo Kantor Disbudporapar Sumenep

1316
×

Soroti Kalender Event, Aktivis Pusaka Demo Kantor Disbudporapar Sumenep

Sebarkan artikel ini
Soroti Kalender Event, Aktivis Pusaka Demo Kantor Disbudporapar Sumenep
Soroti Kalender Event, Aktivis Pusaka Demo Kantor Disbudporapar Sumenep

News Satu, Sumenep, Selasa 31 Oktober 2023- Puluhan Aktivis tergabung dalam Pusat Atensi Kebijakan (Pusaka), melakukan aksi demo ke kantor Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Dalam orasinya di depan kantor Disbudporapar Sumenep, mereka menilai Tidak adanya perubahan yang signifikan dalam lingkup wisata, pemuda, dan kebudayaan, selain tidak adanya korelasi yang esensial dengan tagline “Sumenep Masa Kejayaan”.

Mereka juga menilai Pengelolaan wisata yang cenderung stagnan dan minim kreativitas. Bahkan Out come perolehan hasil yang masuk ke kas daerah tidak mengalami peningkatan yang baik.

“Kami melihat tidak ada perubahan, bahkan terkesan hanya buang-buang anggaran,” kata Noris Sabit, Selasa (31/10/2023).

Dalam laporan evaluasi kinerja Disbudporapar Sumenep, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan.

“Evaluasi ini mencakup aspek kinerja dalam bidang wisata, pemuda, dan kebudayaan. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan,” tandasnya.

Lanjut Noris Sabit, selama ini, Sumenep Masa Kejayaan hanya disimbolkan dengan festival dan hiburan yang tidak jelas dan tidak nyambung dengan makna kejayaan atau kesejahteraan kolektif rakyat dari semua kelas.

“Festival yang diangkat selama ini tidak mengandung unsur kebudayaan khas dan nilai kearifan lokal, kecuali musik tontong dan keris,” tukasnya.

Ia menambahkan, program Santri Entrepreneur yang dijalankan oleh Disbudporapar juga menghadapi beberapa permasalahan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan antara lain, tidak jelasnya keberadaan dan output dari program ini.

“Jadi perlu ada evaluasi dalam program ini,” ujarnya.

Para aktivis Pusaka juga menuntut agar dalam menjalankan roda Pemerintahan, Disbudporapar harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terbuka, akuntabel, dan tidak anti kritik.

“Kami melihat,  ada indikasi bahwa Kepala Disbudporapar tidak bersikap demokratis dan anti kritik,” pungkasnya. (Robet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.