News Satu, Sumenep, Kamis 20 September 2018– Ribuan Tenaga Honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) menggelar aksi demo ke kantor Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim). Dalam aksinya mereka mereka melakukan long march dari Masjid Jamik dan membentang poster yang bertuliskan ‘Tolak CPNS Jalur Umum’, ‘Sumenep Sujud Memohon, Negara Peduli’ dan lain sebagainya.
Ribuan Tenaga Honorer yang menggelar aksi demo ini, terdiri dari guru dan Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, Laboran, Pustakawan, Penjaga Sekolah, serta dan PHL yang merupakan gabungan organisasi Honorer se-Indonesia.
“Kami hanya minta dukungan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Sumenep, agar percepatan honorer K2 diangkat menjadi PNS,” ujar Abd Rahman Korlap aksi, Kamis (20/9/2018).
Lanjut Rahman, Bupati maupun Wakil Bupati dan DPRD Sumenep jangan menjadikan alasan masa pengabdian yang sebentar tersebut untuk memperjuangkan para tenaga kerja honore. Sebab insentif yang diterima sangat minim sekali yakni hanya Rp 350 ribu setiap bulannya, hal ini sangat tidak sesuai dengan pengorbanan mereka dalam memberikan konstribusi sebagai anak bangsa.
“Sudah puluhan tahun mengabdi, tapi insentif yang kami terima sangat tidak layak dan tidak sebanding dengan pengabdian yang kami berikan,” tandasnya.
Tidak hanya itu saja, usia para tenaga honorer tidak lagi muda melainkan terus bertambah, hal ini harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena jika sudah 35 tahun keatas tidak bisa ikut tes CPNS. Oleh karenanya, Rahman menegaskan, pihaknysa menolak rekrutmen CPNS dari jalur umum.
“Usia kami terus bertambah, bahkan ada yang sudah melebihi umur 35 tahun, jadi sangat tidak mungkin untuk ikut CPNS dari jalur umum. Kami mendesak Pemkab Sumenep mengusulkan agar tenaga Honorer K2 diangkat menjadi PNS,” pintanya.
Sementara, Sedak Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi saat menemuai para pengunjuk rasa mengatakan, Pemerintah Daerah telah mengusulkan pengangkatan Honorer K2 secara langsung ke MenpanRB, dan mungkin masih dalam kajian.
“Sudah kami usulkan agar honorer K2 diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes, dan saat ini mungkin masih dalam kajian MenpanRB,” katanya di depan ribuan para tenaga honorer.
Terkait dengan rekrutmen CPNS, Pemerintah Kabupaten Sumenep hanya menindaklanjuti dan menjalankan surat edaran pusat, dalam hal ini MenpanRB. Namun demikian pihaknya berjanji jika ada pengambilan khusus di kemudian hari, maka akan disampaikan kepada para honorer K2 yang telah lama mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara.
“Dalam rekrutmen CPNS ini, Pemkab hanya menindaklanjuti hasil surat edaran dari MenpanRB, akan tetapi jika dalam waktu ada pengambilan khusus, akan kita komunikasikan lebih lanjut,” ungkapnya.
Usai menggelar aksi demo di kantor Pemkab Sumenep, ribuan tenaga honorer K2 melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Sumenep, guna mendesak agar para wakil rakyatnya tersebut memperjuangkan nasibnya.
Mereka menuntut agar agar Menunda pelaksanaan Tes CPNS umum Tahun 2018 yang ditujukan kepada MenpanRB, Menolak atas terbitnya PermenPanRB no. 36 dan 37 tahun 2018, Memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk secepatnya menyelesaikan revisi UU ASN No. 5 tahun 2014 oleh DPR RI, Sebagai Bentuk Pengawalan Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar secepatnya menerbitkan SK Bupati dan Sejenisnya sebagai kebutuhan pengajuan Sertifikat Pendidik (Sertifikasi), Kesejahteraan dengan Upah yang layak untuk Honorer K2 dilingkungan Pemkab Sumenep dengan berasas keadilan dan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan layak. (Hodri)
