387

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus LPG Subsidi Di Sidoarjo, 1.820 Tabung Diamankan

News Satu
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus LPG Subsidi Di Sidoarjo, 1.820 Tabung Diamankan
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus LPG Subsidi Di Sidoarjo, 1.820 Tabung Diamankan

SURABAYA, Jumat, 23 Oktober 2026 | News Satu – Dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terungkap setelah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menggerebek sebuah gudang di Desa Kendal Pecabean, Kecamatan Candi. Polisi menyita 1.820 tabung LPG berbagai ukuran dan menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Praktik yang diduga berupa pemindahan isi LPG 3 kilogram ke tabung berkapasitas lebih besar itu diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp2,14 miliar. Nilai tersebut masih berupa estimasi dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Pengungkapan dilakukan pada Kamis (22/10/2026). Polisi menduga LPG bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima dipindahkan secara ilegal untuk kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menindak penyalahgunaan subsidi energi.

“Gas LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk membantu meringankan beban ekonomi. Seharusnya subsidi ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak, tetapi faktanya masih ada oknum yang menyalahgunakannya untuk kepentingan lain,” ujar Irhamni.

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri KBP Aman Guntoro menjelaskan, petugas awalnya mengamankan tujuh orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan, penyidik menetapkan dua orang berinisial EPPS dan SO sebagai tersangka.

Dari lokasi, polisi menyita 1.820 tabung LPG yang terdiri atas 1.187 tabung ukuran 3 kilogram, 583 tabung ukuran 12 kilogram, dan 50 tabung ukuran 50 kilogram. Tabung-tabung tersebut ditemukan dalam kondisi berisi maupun kosong.

“Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 1.820 tabung LPG, terdiri atas 1.187 tabung ukuran 3 kilogram, 583 tabung ukuran 12 kilogram, dan 50 tabung ukuran 50 kilogram, baik dalam kondisi berisi maupun kosong,” kata Aman.

Selain tabung LPG, penyidik turut mengamankan empat kendaraan roda empat, 53 selang, dua timbangan digital, serta satu kardus segel tabung LPG berbagai ukuran.

Barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan proses pemindahan isi tabung dan distribusi LPG hasil praktik yang tengah diselidiki.

Berdasarkan penyelidikan sementara, aktivitas di gudang tersebut diduga berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2026.

Lokasi itu diperkirakan mampu menghasilkan 2.400 tabung LPG ukuran 12 kilogram dan 40 tabung ukuran 50 kilogram setiap bulan. Hasilnya diduga dipasarkan di sejumlah wilayah Jawa Timur serta dikirim ke luar Pulau Jawa, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dengan asumsi kegiatan berlangsung selama empat bulan penuh, potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi diperkirakan mencapai Rp2.149.440.000 atau sekitar Rp2,14 miliar.

Namun, angka tersebut belum merupakan perhitungan final. Verifikasi masih diperlukan terhadap realisasi produksi, durasi aktivitas, asal pasokan LPG, serta besaran subsidi yang diduga disalahgunakan.

Irhamni menyebut, secara nasional Dittipidter Bareskrim Polri telah mengungkap sekitar 777 kejadian penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan jumlah tersangka sekitar 600 orang.

Ia juga mengapresiasi informasi masyarakat yang membantu kepolisian menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi barang bersubsidi.

Dalam penanganan perkara di Sidoarjo, penyidik membuka kemungkinan menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum. Penelusuran itu ditujukan untuk mengungkap aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol. Jules Abraham Abast menegaskan dukungan terhadap penindakan tersebut. Menurutnya, pengawasan distribusi LPG bersubsidi diperlukan agar manfaat subsidi tidak berkurang akibat penyimpangan.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam penegakan hukum sekaligus mengawal distribusi barang subsidi agar tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Jules.

Penyidik mendalami dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap peran masing-masing tersangka, asal pasokan LPG, mekanisme pemindahan isi tabung, jaringan distribusi, serta aliran hasil penjualan.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat membeli LPG melalui saluran resmi dan melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi.