News Satu, Surabaya, Senin 2 Desember 2024- Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung pada 27 November 2024 mendapat perhatian luas, termasuk dari anggota DPD RI Komite III, Dr. Lia Istifhama, M.E.I. Dalam refleksinya, Lia memuji penyelenggaraan yang kondusif meski mencatat adanya tantangan besar dalam bentuk pragmatisme politik yang masih kuat.
“Kita harus akui Pilkada Serentak berjalan kondusif. Namun, budaya pragmatisme politik masih sangat tumbuh subur, menjadi pekerjaan rumah bagi keberlanjutan demokrasi kita,” ujar Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, Senin (2/12/2024).
Ning Lia menjelaskan bahwa pragmatisme politik, terutama dalam preferensi pemilih, menjadi warna tersendiri dalam kontestasi Pilkada. Ia menyoroti survei dari ARCI yang menunjukkan bahwa 35,2% masyarakat memilih berdasarkan “kepedulian” pemimpin.
“Pertanyaannya, apakah kepedulian itu karena pemimpin loyal atau suka memberi? Jika iya, maka ini menunjukkan dominasi pragmatisme politik,” ungkap keponakan Khofifah Indar Parawansa Calon Gubernur terpilih pada Pilkada 2024.
Menurut Ning Lia yang dikenal sebagai Srikandinya NU Jatim ini, pragmatisme politik serupa dengan konsep immediacy dalam bisnis, di mana konsumen cenderung memilih berdasarkan keuntungan instan.
“Hal ini berlawanan dengan idealisme yang seharusnya menjadi dasar politik sebagai upaya membangun tatanan sosial,” tandasnya.
Namun Anggota DPD RI cantik asal Jatim ini, menegaskan bahwa budaya pragmatisme tidak boleh melahirkan apatisme politik.
“Politik tetap harus membumi karena demokrasi adalah pondasi negara kita. Tetapi pragmatisme yang tak terkendali bisa memunculkan ‘politik saudagar,’ di mana uang mendominasi politik dan menghambat pembangunan yang berkeadilan,” tandasnya.
Anggota Komite III DPD RI, Ning Lia juga menyoroti bagaimana pragmatisme berpotensi membebani kepala daerah terpilih akibat tingginya cost politic. Ia khawatir dampaknya dapat mengurangi ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan sosial yang merata.
“Pilkada bagian dari otonomi daerah. Jika pragmatisme terus mendominasi, kepala daerah akan kesulitan memenuhi ekspektasi masyarakat karena anggaran terkuras untuk memenuhi kebutuhan politik,” lanjutnya.
Lia menyerukan evaluasi bersama atas Pilkada untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah yang sesuai harapan masyarakat. Meski demikian, Ning Lia optimis bahwa kondusivitas Pilkada akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih baik di tingkat otonomi daerah.
“Pilkada yang berjalan damai menunjukkan minimnya potensi chauvinisme politik. Saya yakin kepala daerah terpilih akan bersinergi dengan peta politik nasional. Kolaborasi ini akan memastikan pembangunan nasional yang inklusif, tanpa ada yang tertinggal,” tegasnya.
Sebagai politisi muda yang sering menyuarakan pentingnya sinergi, Ning Lia percaya bahwa otonomi daerah yang kondusif akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan pendekatan no one left behind, otonomi daerah dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa,” pungkasnya. (Kiki/*)
