News Satu, Sumenep, Sabtu 25 Maret 2017- Sudah sejak tahun 2000, warga pulau Poteran, Kecamatan Talango, Sumenep, Madura, Jawa Timur meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki tangkis laut. Namun nyatanya hingga saat ini tangkis laut yang berada di Desa Padike, Kecamatan Talango tetap dibiarkan rusak, bahkan kondisi tanahnya sudah tergerus air laut sepanjang 3 meter.
Jarak air laut dengan pemukiman warga hanya berjarak sekitar 4 meter, bahkan pada saat air laut pasang dan cuaca ekstrim, air laut masuk ke rumah warga yang berada di pesisir selatan Pulau poteran ini.
“Saat saya melakukan serap aspirasi banyak sekali keluhan dari masyarakat, diantaranya sudah puluhan tahun tangkis laut di Desa Padike belum diperbaiki,” kata Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD Sumenep, Sabtu (25/3/2017).
Mendengar keluhan masyarakat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera memperbaiki tangkis laut yang ada di Desa Padike dan sekitar Dermaga Talango. Karena sudah puluhan tahun aspirasi masyarakat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah darah kabupaten Sumenep.
“Saya akan memperjuangkan aspirasi mereka untuk perbaikan tangkis laut di sejumlah desa kepulauan Poteran, Kecamatan Talango,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selain itu, masyarakat Talango juga mengeluhkan banyaknya jalan rusak, seperti perbatasan Desa Gapurana hingga Desa Essang, kondisinya jalannya bukan lagi rusak melainkan sudah sangat parah sekali.
“Kondisinya rusak parah, dan ini harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah daerah kabupaten Sumenep,” tukasnya.
Lanjut bendahara DPC PKB Sumenep ini, sebenarnya banyak sekali keluhan dari masyarakat di Kecamatan Talango, Pulau poteran. Selain pembangunan infrastruktur, masyarakat talango juga mengeluhkan masalah aliran listrik, seperti yang terjadi di Desa Kombang, hingga saat ini masyarakatnya tidak bisa menikmati aliran listrik.
“Saat ke Desa Kombang, masyarakat disana meminta agar ada aliran listrik. Sebab sudah 10 tahun silam mereka meminta kepada pemerintah daerah segera ada aliran listrik, tapi tak kunjung ada program aliran listrik ke desa itu,” ucapnya.
Namun demikian dalam hal ini tidak perlu saling menyalahkan, melainkan Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersama untuk menganggarkan pembangunan infrastruktur di kepulauan Poteran dan kepulauan lainnya.
“Saya yakini tidak hanya di Pulau Poteran saja, masyarakat yang mengeluhkan pembangunan infrastruktur, melainkan dikepulauan lain juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, mari kita duduk bersama dan mencarikan solusi untuk pembangunan infrastruktur di kepulauan,” pungkasnya. (RH)
Comment