Jakarta, Kamis 12 Maret 2026 | News Satu- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah memperkuat strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ia menilai pemerintah perlu melakukan penajaman prioritas anggaran dengan memilah program yang benar-benar mendesak dan yang masih bisa ditunda.
Menurut Said, situasi global yang memanas berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif, termasuk dengan menyisir program pembangunan yang belum menjadi kebutuhan mendesak.
“Program yang belum terlalu mendesak sebaiknya ditunda dulu. Misalnya pembangunan tol dan sejenisnya bisa dipertimbangkan untuk ditahan sementara agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat sebagai cadangan,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Said menjelaskan bahwa sebagian proyek infrastruktur seperti jalan tol umumnya bersifat multiyears atau dikerjakan dalam beberapa tahun anggaran. Karena itu, penundaan sementara dinilai tidak akan mengganggu secara signifikan, namun dapat membantu memperkuat cadangan keuangan negara.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia apabila kondisi ekonomi global memburuk akibat eskalasi konflik internasional maupun lonjakan harga energi.
Selain itu, Said juga menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran subsidi energi, khususnya pada distribusi LPG yang menurutnya masih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu dan sektor industri. Ia menyebutkan konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta metrik ton per tahun dan terus mengalami peningkatan.
“Subsidi harus lebih tajam. Selama ini distribusinya masih terbuka sehingga tidak sepenuhnya tepat sasaran,” ujarnya.
Said menilai pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan teknologi distribusi agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Ia bahkan mengusulkan penggunaan teknologi identifikasi seperti sistem biometrik agar distribusi LPG subsidi dapat lebih terkontrol.
Sementara itu, terkait program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Said menegaskan bahwa MBG masuk dalam kategori anggaran mandatory sektor pendidikan sehingga wajib dilaksanakan.
“Program MBG berada dalam klaster anggaran pendidikan yang bersifat mandatory. Artinya program tersebut wajib dijalankan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tata kelola program MBG di lapangan terus diperbaiki sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kalau di lapangan masih ada yang perlu diperbaiki dalam tata kelolanya, tentu harus terus dibenahi. Tetapi secara hukum program ini wajib karena bagian dari anggaran pendidikan,” tambah Said.
Ia berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara prioritas program nasional dan stabilitas fiskal negara, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian. (Den)
