Sumenep, News Satu, Rabu 25 Juni 2025- Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Madura, Jawa Timur, mengeluarkan peringatan keras terhadap lemahnya koordinasi antara pengawas dan komite sekolah yang dinilai menjadi salah satu penyebab stagnasi mutu pendidikan di daerah.
Dalam forum Rembuk Pendidikan yang digelar di Aula STKIP PGRI Sumenep, Rabu (25/6/2025), DPKS menuntut pembenahan serius agar pendidikan tidak terus-menerus berada di titik nadir. Mengusung tema “Kolaborasi Pengawas dan Komite dalam Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan”, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra, serta ratusan pengawas dan perwakilan komite sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP.
Ketua DPKS, Mulyadi menyebut bahwa banyak pengawas dan komite justru tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.
“Masalah pendidikan tidak akan pernah selesai jika pengawas dan komite hanya formalitas. Mutu hancur bukan karena siswa, tapi karena pengawas tidak mengawasi dan komite tidak bersuara,” tegas Mulyadi di hadapan peserta.
Ia menantang peserta rembuk untuk berani bicara dan mengkritik kepala sekolah yang menyimpang dari prinsip pengelolaan mutu.
“Hari ini kita bicara blak-blakan. Kalau kepala sekolahnya bermasalah, bilang. Jangan diam,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Agus Dwi Saputra, secara terbuka mengakui bahwa infrastruktur pendidikan di Sumenep masih jauh dari harapan.
“Saya tidak akan menutupi, sarpras kita memprihatinkan. Tapi apakah karena itu kita berhenti meningkatkan mutu? Tidak! Yang harus dilakukan justru kerja kolaboratif, bukan saling menyalahkan,” ujar Agus dengan nada serius.
Ia menyoroti lemahnya pembentukan karakter siswa akibat minimnya sinergi antarelemen pendidikan.
“Mendidik anak di era ini bukan cuma soal kurikulum, tapi soal karakter. Sekolah, orang tua, dan masyarakat harus kompak. Kalau tidak, masa depan anak-anak kita jadi korban,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, pengawas dan komite dibagi menjadi dua kelompok untuk menyusun rekomendasi nyata. Salah satu poin utama yang mengemuka adalah perlunya audit independen terhadap kinerja kepala sekolah dan transparansi anggaran pendidikan.
Narasumber utama, Dr. M. Ridwan, bahkan menyebut bahwa tanpa kontrol ketat dari pengawas dan suara aktif dari komite, mutu pendidikan hanya jadi jargon kosong.
“Jangan sampai sekolah-sekolah jadi ladang eksistensi kepala sekolah semata. Pengawas dan komite harus jadi rem, bukan hanya pajangan,” pungkasnya.
Rembuk ini akan menghasilkan rekomendasi konkret yang akan disusun DPKS menjadi bahan kebijakan untuk mendesak perubahan dalam tata kelola pendidikan Sumenep. Jika tidak ada tindak lanjut, DPKS menyebut akan melaporkan temuan-temuan penting ke Bupati dan DPRD. (Robet)
Comment