Kunjungi SDN 13 Gresik, Anggota DPD RI Lia Istifhama Ungkap Keterbatasan Inklusi

Gresik, Kamis 20 November 2025 | News Satu- Komitmen menghadirkan pendidikan inklusif yang layak bagi seluruh anak berkebutuhan khusus (ABK) kembali ditegaskan Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama, saat melakukan kunjungan kerja di SDN 13 Gresik, Jawa Timur.

Dalam dialog bersama pendidik dan orang tua, Ning Lia sapaan akrabnya menyebut inklusivitas pendidikan adalah tujuan bersama, sementara pemenuhan hak ABK merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi tanpa kompromi.

Menurut senator asal Jawa Timur itu, problem terbesar pendidikan inklusi saat ini adalah ketimpangan skema pendanaan BOS antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi. Padahal sekolah inklusi menjalankan dua model layanan sekaligus: pendidikan reguler dan pendidikan khusus.

Kondisi ini tampak jelas di SDN 13 Gresik. Di kawasan dengan populasi sekitar 4.000 jiwa, banyak anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan inklusi. Namun karena minim anggaran, sekolah hanya dapat menerima lima siswa ABK baru setiap tahun.

“Kenapa hanya lima? Karena keterbatasan anggaran. Ini problem sosial yang nyata,” tegas Ning Lia, putri tokoh NU Jatim KH. Maskur Hasyim, Kamis (20/11/2025).

Dampaknya, banyak orang tua kesulitan mencari sekolah alternatif karena rujukan inklusi di Kabupaten Gresik masih sangat terbatas.

Masalah lain adalah penempatan sekolah inklusi yang masih berbasis persebaran wilayah terbatas, bukan berbasis kecamatan. Akibatnya, sejumlah orang tua harus menempuh jarak hingga 15 kilometer untuk mengantar anak mereka ke sekolah rujukan.

“Bayangkan jika orang tua dari keluarga tidak mampu. Atau seorang ibu harus membonceng anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tubuh besar atau obesitas. Risikonya sangat tinggi,” ungkap Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sebagai Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai di Jatim versi ARCI 2025, Ning Lia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan menjadi hambatan bagi anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak.

Lia meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen, untuk memberikan perhatian khusus pada penguatan sekolah inklusi melalui, Penambahan anggaran BOS khusus pendidikan inklusi, Alokasi tambahan bagi sekolah yang melayani dua model pendidikan (reguler + inklusi) dan Pengembangan sekolah inklusi berbasis kecamatan untuk pemerataan akses.

“Sekolah inklusi harus tumbuh dengan baik. Mereka memberikan layanan luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus. Sekarang negara harus hadir lebih kuat untuk memastikan hak mereka terpenuhi,” pungkasnya. (Kiki)

Komentar