Jakarta, Minggu 27 September 2026 | News Satu- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) kembali menjadi sorotan. Anggota DPD RI Filep Wamafma meminta pemerintah dan pembentuk undang-undang tidak membiarkan aturan bagi hasil migas untuk daerah penghasil hanya bersifat normatif tanpa kepastian angka dan mekanisme yang terukur.
Menurut Filep, draf RUU Migas tertanggal 15 Agustus 2026 masih menyisakan sejumlah celah krusial yang berpotensi memunculkan ketidakpastian bagi daerah penghasil minyak dan gas bumi, khususnya terkait pembagian penerimaan daerah, hak ekonomi, transparansi data produksi, hingga perlindungan masyarakat adat.
“Harus ada angka, formula, mekanisme penyaluran, dan mekanisme pengawasan yang dapat diverifikasi,” tegas Filep Wamafma di Manokwari, Papua Barat.
Sorotan utama tertuju pada Pasal 50 Ayat (1) draf RUU Migas yang menyebut daerah penghasil berhak memperoleh bagi hasil bersih dari produksi migas bagian pemerintah. Namun, menurut Filep, ketentuan tersebut belum menjelaskan secara rinci besaran persentase, formula penghitungan, maupun mekanisme pengawasan yang dapat menjamin hak daerah.
Ia menilai regulasi tersebut perlu memuat secara eksplisit persentase minimal dana bagi hasil migas, formula dasar penghitungan, mekanisme rekonsiliasi penerimaan, prosedur koreksi pembayaran, hingga jalur keberatan bagi pemerintah daerah apabila terdapat ketidaksesuaian nilai pembagian.
“Termasuk mekanisme koreksi jika terjadi kekurangan maupun kelebihan pembayaran bagi hasil migas,” ujarnya, Minggu (27/9/2026).
Selain isu bagi hasil, Filep juga menyoroti ketentuan Participating Interest (PI) atau hak partisipasi sebesar minimal 10 persen yang wajib ditawarkan kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, ketentuan tersebut tidak cukup hanya ditulis sebagai kewajiban administratif, tetapi harus dipastikan menjadi instrumen nyata yang mampu meningkatkan manfaat ekonomi daerah penghasil migas.
Filep mengingatkan bahwa banyak BUMD di daerah memiliki keterbatasan modal untuk mengambil PI. Karena itu, RUU Migas harus menyediakan skema pembiayaan yang menjamin hak kepemilikan daerah tetap terlindungi dan tidak hilang akibat keterbatasan pendanaan.
“Kalau BUMD tidak memiliki kemampuan pembiayaan, harus tersedia skema pembiayaan yang tidak menghilangkan kepemilikan dan manfaat ekonomi daerah,” katanya.
Lebih jauh, ia meminta aturan PI juga mengatur secara rinci tata kelola wilayah kerja migas lintas daerah, pembagian dividen, risiko investasi, transparansi pengelolaan, hingga pemanfaatan hasil keuntungan yang diperoleh daerah.
Dalam kajiannya terhadap draf RUU Migas, Filep juga menilai akses pemerintah daerah terhadap data produksi migas masih menjadi persoalan penting yang belum mendapatkan perhatian memadai.
Padahal, data mengenai produksi, lifting, cadangan migas, harga jual, biaya operasional, hingga penerimaan negara merupakan dasar utama dalam menghitung Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah.
“Supaya pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan fiskal sekaligus memverifikasi kesesuaian antara produksi migas dan penerimaan yang dialokasikan kepada daerah,” jelasnya.
Selain aspek fiskal, DPD RI juga mendorong agar pemerintah daerah memiliki peran yang lebih jelas dalam proses penetapan wilayah kerja migas maupun pembahasan Plan of Development (POD).
Menurut Filep, keterlibatan daerah sangat penting karena proyek migas berkaitan langsung dengan tata ruang wilayah, pembangunan infrastruktur, kebutuhan tenaga kerja lokal, pengelolaan lingkungan, hingga proyeksi penerimaan daerah di masa depan.
Tak kalah penting, RUU Migas juga dinilai harus memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah operasi migas.
Filep menegaskan bahwa hak ulayat, kompensasi, pembagian manfaat ekonomi, konsultasi publik, penyelesaian konflik, serta pemulihan dampak sosial dan lingkungan wajib mendapat kepastian hukum dalam undang-undang tersebut.
“Harus ada kepastian perlindungan hak, kompensasi, manfaat ekonomi, serta pemulihan terhadap dampak sosial maupun lingkungan,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Filep mengusulkan tujuh agenda utama dalam pembahasan RUU Migas. Mulai dari kepastian formula penerimaan daerah, pelaksanaan PI 10 persen, skema pembiayaan PI, perlindungan masyarakat adat, akses data produksi, perlindungan hak daerah penghasil, hingga jaminan bahwa dana migas tidak mengurangi hak daerah sebagaimana diatur dalam kebijakan otonomi khusus.
Menurutnya, regulasi migas yang baru harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepastian investasi, keadilan fiskal bagi daerah penghasil, serta perlindungan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas industri migas.
“Harus ada keseimbangan antara kepentingan nasional, kepastian investasi, penerimaan daerah penghasil, serta perlindungan masyarakat di sekitar wilayah operasi migas,” pungkasnya. (Den)
