News Satu, Bondowoso, Sabtu 2 November 2019- Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin membuka Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelayanan Publik, di Pendopo Bupati.
Dalam sambutannya, Bupati Salwa Arifin menyebut bahwa korupsi merupakan musuh negara. Karena itulah, penting untuk seluruh pejabat negara khususnya di lingkungan Pemkab Bondowoso melaksanakan tugas dan program sebaik-baiknya serta menghindarkan dari perbuatan korupsi.
“Yakni dengan menggunakan anggaran dengan cara yang benar, tepat, dan penuh tanggung jawab.Karena korupsi ada musuh kita bersama, musuh negara,”tegasnya, Sabtu (2/11/2019).
Tak hanya itu, Bupati mengapresiasi kegiatan seminar ini pihaknya merasa terbantu untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman tentang pencegahan korupsi. Ia menambahkan, Terlebih lagi, Pemkab Bondowoso bertekat secara bersama-sama untuk memberantas korupsi.
“Kita bertekat bahwa kita harus bersama-sama memberantas, memerangi korupsi,”ungkapnya dalam acara yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ansor wilayah setempat.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Nurul Ghufron, yang hadir sebagai Narasumber kegiatan tersebut menuturkan, bahwa korupsi merupakan penyakitnya jabatan.
Menurutnya,setiap jabatan memiliki kecendrungan untuk disalahgunakan. Ini terjadi, lantaran proses politik untuk melahirkan jabatan-jabatan di Indonesia masih proses politik yang gagal. Sehingga melahirkan pejabat yang tidak sebagaimana diinginkan.
“Seperti proses demokrasi ya, bukan hanya dari Pemilihan Presiden, Gubernur, DPR, DPRD, sampai ke tingkat desa pun kalau proses politiknya yang gagal itu akan melahirkan jabatan-jabatan yang ditempati oleh pejabat yang rusak. Karena proses politiknya proses politik yang rusak,” jelas Pria kelahiran Sumenep ini.
Bahkan, dia mencontohkan jika ada pemilihan Ada money politik di dalamnya, Maka ketika pejabatnya duduk yang dipikirkan bukanlah melayani publik. Tapi, bagaimana mengembalikan modal. Untuk itulah, katanya, penting dari pimpinan hingga ke level masyarakat harus sama-sama menyadari bahwa proses politik itu harus politik yang tanpa money politic.
“Masyarakat pun harusnya sadar bahwa memilih pimpinan bukan berdasarkan siapa yang memberi dan pemberiannya yang paling besar. Tanpa kesadaran itu, maka proses politik tak akan bisa melahirkan pejabat yang bersih,” Pungkasnya.
Dalam seminar yang diselenggarakan atas kerjasama Pemkab Bondowoso dan Gerakan Pemuda Anshor wilayah setempat itu, dihadiri sekitar 300 orang yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala Desa, dan sejumlah organisasi kepemudaan. Selain Nurul Gufron dari KPK RI, tampak hadir sebagai narasumber Andy Dewanto Ahmad-Advokat dan Konsultan Hukum, serta Ach. Nur Aminuddin- Komisioner Informasi Publik Jatim. (Rokib)
Comment