oleh

Pemkab Bondowoso Launching QRIS

News Satu, Bondowoso, Kamis 13 Februari 2020- Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, melaunching proyek Quick response Indonesia standart (QRIS) untuk E  retribusi pasar. Langkah yang dilakukan Diskoperindag Bondowoso ini, bekerjasama dengan Bank Jatim dalam penarikan retribusi secara elektronik sudah tepat.

“Ini merupakan pilihan cerdas dari Bank Jatim, dan itu bisa di ikuti oleh perbankan yang ada di Bondowoso. Kerana selama ini yang saya lihat banyak perbankan di Bondowoso yang di lirik hanya pengusaha besar, pengusaha berdasi dan sebagainya,” kata Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, potensi yang besar beredarnya uang itu ada di pasar. Apalagi saat ini banyak pengumpulan koin, uang koin dan sebagainya.

“Meskipun di pasar ini, uang lusuh tapi tetap berharga. Ada petugas BI yang akan mengganti, dan ini pilihan cerdas dari Bank Jatim, pilihan cerdas,” tandasnya.

Ia berharap tidak hanya Bank Jatim, melainkan Bank lainnya juga bisa menggunakan system ini.

“Harapan saya bank Jatim bukan hanya nanti bekerja sama dalam E-Retribusi tapi nanti juga bekerja sama dengan Diskoperindag, membuka kantor kas atau apapun namanya memang menangani orang-orang di pasar,” harapnya.

Tak hanya itu kata dia, selama ini banyak sistem Ijon, sistem bank pitil itu sebetulnya omsetnya luar biasa.

“Dan kami sudah sampaikan ke Ibu Fitri (Pimpinan Bank Jatim Cabang Bondowoso-Red), jadi untuk orang-orang di pasar yang gak punya kios, ini sistem berkelompok, siapa penanggungjawabnya, model gremanbank yang dilakukan oleh M. Yusuf di Bangladesh,” ungkapnya.

Dijelaskannya, model semacam itu yang harus dilakukan, untuk mengangkat ekonomi rakyat. Kata dia, pihaknya harus juga hadir di ekonomi mikro.

“Pasar ini sangat potensi, dan ini pilihan cerdas Bank Jatim dan ini baru pertama kali ya. Supaya di ikuti  Kabupaten-Kabupaten yang lain. Ada istilah, pajak mantap, negara maju. Salah satunya retribusi ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Wabup mengajak kepada semua instansi, khususnya Diskoperindag Bondowoso untuk melakukan beberapa langkah-langkah yakni diantaranya.

“Tingkatkan terus intensifiksi dan ekstensifikasi retribusi, namun perhitugkan betul besaran retribusi dimaksud agar masyarakat tidak terbebani,” tukasnya.

Lebih lanjut, kata Irwan, buat sistem pengendalian dan pengawasan yang sederhana. Namun sistematis mudah mengontrol kinerja ASN yang bertugas dibagian retribusi.

“Dan perlu saya ingatkan, dalam menarik dan sebagainya, kalau sudah melakukan E-Retribusi apapun. Mau dengan sistem elektronik dan sebagainya tergantung kita. Kalau kita masih nakalan, yo pasti kebocoran pasti akan terjadi. Tapi minimal ini akan mengurangi,”urai politisi PDIP itu.

Yang terpenting nanti, apapun namanya ataupun bentuknya, insentif ataupun honor. Dia meminta, harus dipertimbangkan dan dilihat aturan dan regulasi yang ada.

“Jangan sampai kita bermaksud baik, akhirnya terkena gratifikasi dan sebagainya. Jangan sampai, insentif atau honor tambahan dari petugas di pasar. Honornya gak seberapa, karena kita ASN ada satu aturan masuk ranah gratifikasi. Tolong semua lebih baik masuk di PAD, nanti kita keluarkan melalui kebijakan fiskal kita APBD, untuk menambah honor petugas-petugas yang ada di lapangan, itu lebih aman,” tegasnya.

Sementara  Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Sigit Purnomo, M.M mengatakan bahwa di Kabupaten Bondowoso ada 16 pasar dengan jumlah pedangan sebanyak 5.147 orang. Adapun target penerimaan retribusi pasar pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,1 miliar lebih. Dan terrealisasi sebesar Rp. 1,3 milliar sekian.

“Tingkat penerimaan retribusi tersebut, sebesar 17% atau melampaui target sebesar Rp. 200 juta,” pungkasnya. (Rokib)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.