News Satu, Nias Utara, Rabu 28 Februari 2018- Adanya dugaan penyimpangan proyek di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara (Sumut) sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi kantor DPRD setempat. Namun demikian kedatangan mereka tidak membawa data lengkap, sehingga Komisi C DPRD Nias Utara meminta agar segera dilengkapi datanya dan akan langsung ditindak lanjuti.
“Tanpa data, kami tidak bisa simpulkan benar atau tidaknya telah terindikasi di suatu pekerjaan itu. Namun kami akan meminta Kadis PUPR untuk segera menyampaikan semua data-data pada setiap kegiatan pembangunan yang diduga telah terindikasi atau tidak sesuai dengan perencanaan awal kontrak,” kata Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nias Utara, Noferman Zega, Rabu (28/2/2018).
Sementara dalam pertemuan tersebut, sejumlah LSM membeberkan dari hasil investigasinya dilapangan, jika banyak pekerjaan Dinas PUPR yang yang dikerjakan asal-asalan, seperti Pembukaan badan jalan di desa Sihene asi Kecamatan lahewa yang menelan anggaran 7 milyar, sama sekali pembangun itu tidak berfungsi bagi masyarakat. Selain, Pembangunan Tribun, Pembangunan Kantor BKD, Rumah Dinas Wakil Bupati, Jembatan Sungai Oyo tidak sesuai dengan perencanaan awal atau kontra.
Agus Hulu salah LSM di Kabupaten Nias Utara mengatakan, selama ini dirinya merasa kesal atas kinerja Kadis PUPR yang diduga banyak proyek yang pekerjaan tidak sesuai dengan spek. Hal itu terjadi karena lemahanya kontror dari DPRD Nias Utara dalam pengawasan pekerjaan proyek.
“Kami berharap Lembaga DPRD membuat hak angket untuk mencopot Kadis PUPR ini,” ujarnya.
Sementara Kadis PUPR, Yulius Zai pada saat RDP menyampaikan semua pekerjaan diawali dengan perencanaan oleh konsultan secara profesional, semua tuntutan ini menjadi bahan berharga bagi Dinasnya.
“Saya sebagai pimpinan PUPR akan melakukan pembinaan- pembinaan untuk mencapai hasil yang maksimal di tahun ini,” tandasnya. (N. Zega)
Comment