News Satu, Pamekasan, Kamis 10 Oktober 2024- Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Gebyar Pelayanan Prima 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Pamekasan mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai salah satu dari 139 daerah di Indonesia yang berhasil menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, memuji langkah Pamekasan yang dianggap sebagai perintis dalam menghadirkan layanan publik berbasis teknologi.
“Pamekasan telah membuktikan bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar visi, tapi sudah menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Transformasi ini merupakan bukti komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan,” katanya, Kamis (10/10/2024).
Lanjut, Menteri PANRB, penghargaan ini diharapkan dapat memicu daerah lain untuk segera bertransformasi.
“Digitalisasi pelayanan publik adalah langkah strategis menuju pemerintahan yang lebih responsif. Ini adalah bagian penting dari visi Indonesia Maju yang bertumpu pada layanan prima dan inovatif,” tandasnya.
Dalam acara tersebut, tidak hanya Pamekasan yang mendapat sorotan. Secara nasional, sebanyak 22 Mal Pelayanan Publik baru diresmikan dan 139 daerah ditetapkan sebagai daerah dengan layanan MPP Digital. Gebyar Pelayanan Prima juga menjadi momentum penting bagi PANRB untuk mendorong kolaborasi melalui 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP), yang akan menjadi platform berbagi inovasi antarinstansi.
Pj. Bupati Pamekasan, Masrukin, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata dari upaya keras pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Penghargaan ini mengokohkan Pamekasan sebagai pelopor digitalisasi pelayanan di Jawa Timur. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan publik dengan cepat dan efisien, bahkan dari rumah,” ujarnya.
Dengan digitalisasi MPP, masyarakat Pamekasan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi mulai dari perizinan usaha, dokumen kependudukan, hingga layanan jaminan pensiun, tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.
“Proses yang dulunya memakan waktu lama kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit,” ucapnya.
Keunggulan lain dari MPP Digital adalah keterbukaan informasi.
“Transparansi layanan menjadi prioritas. Semua informasi tentang prosedur dan biaya layanan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka, sehingga tidak ada ruang untuk praktik korupsi atau pungutan liar,” tegas Masrukin.
Dengan semakin berkembangnya inovasi ini, Pamekasan diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang tengah bertransformasi menuju digitalisasi pelayanan publik. PANRB juga mengajak daerah-daerah lain untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan publik berbasis teknologi demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. (Yudi)
Comment