Jakarta, Sabtu 9 Agustus 2025 | News Satu- Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa Laut Ambalat dengan Malaysia melalui jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan penyelesaian konflik ini harus ditempuh dengan cara damai, mengedepankan kepentingan nasional dan mematuhi hukum internasional.
“Selesaikan baik-baik. Kita selesaikan melalui diplomasi dan baik-baik,” ujar Menlu Sugiono usai menghadiri peringatan Hari ASEAN ke-58 di Markas Besar ASEAN, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
43 Putaran Perundingan Belum Capai Titik Temu
Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, mengungkapkan bahwa sejak 2005, sengketa Laut Ambalat sudah dibahas dalam 43 putaran perundingan. Meski begitu, penyelesaian belum tercapai karena kompleksitas teknis yang tinggi.
“Proses perundingan perbatasan memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik karena memerlukan waktu. Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan nasional sesuai prinsip-prinsip UNCLOS 1982,” tegas Kadir.
Sengketa Laut Ambalat berakar dari belum adanya batas wilayah laut yang disepakati kedua negara. Ambalat, blok laut seluas 15.235 kilometer persegi di perairan Laut Sulawesi/Selat Makassar, diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang besar, khususnya di Blok ND6 dan ND7.
PM Malaysia Pilih Diplomasi
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa negosiasi adalah pilihan paling rasional dalam penyelesaian sengketa Ambalat.
“Orang waras harus memilih jalan bernegosiasi,” ucap Anwar dalam pidatonya di Markas Besar ASEAN, Jakarta.
Meski demikian, Malaysia telah memberikan konsesi migas di area tersebut kepada perusahaan asing, yang menjadi salah satu faktor sensitif dalam perundingan.
Ambalat: Strategis dan Diperebutkan
Laut Ambalat memiliki nilai strategis bukan hanya karena cadangan energi, tetapi juga posisinya yang vital di jalur pelayaran internasional. Para pengamat menilai, perundingan ini tak hanya soal batas laut, tetapi juga penguasaan sumber daya energi dan keamanan maritim. Pakar hukum laut internasional menyarankan Indonesia agar tetap mengedepankan diplomasi berbasis data hukum, memperkuat posisi melalui peta, dokumen, dan fakta sejarah. Hal ini krusial agar setiap hasil kesepakatan tak merugikan kedaulatan nasional. (Den)
Comment