Jakarta, Sabtu 28 Februari 2026 | News Satu- Polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari pos pendidikan dalam APBN 2026 mendapat respons tegas dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Ia memastikan bahwa seluruh fraksi di DPR telah menyetujui anggaran tersebut bersama pemerintah.
Pernyataan itu sekaligus menguatkan penjelasan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyebut pembahasan dan persetujuan anggaran MBG telah melalui mekanisme resmi, termasuk di tingkat Banggar DPR.
“Saya mengamini apa yang disampaikan Pak Teddy bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026, sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui,” ujar Said kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).
Said menegaskan, keputusan menyetujui anggaran MBG merupakan tanggung jawab bersama DPR secara etik dan konstitusional. Ia memastikan lembaganya tidak akan berpaling dari keputusan yang telah diketok dalam APBN 2026.
“Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG,” tegasnya.
Menurutnya, DPR memandang program MBG sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, dukungan terhadap APBN juga berarti dukungan terhadap program tersebut.
“Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kami mendukung. Kalau tidak mendukung, tidak mungkin kami setujui dalam APBN,” ujarnya.
Meski menyetujui anggaran MBG, Said menekankan DPR tetap memberikan catatan penting terkait tata kelola program tersebut. Ia meminta agar pelaksanaan MBG dikelola secara transparan dan akuntabel agar tujuan intervensi gizi benar-benar tercapai.
“Tata kelola MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan Presiden bisa tercapai secara optimal,” imbuhnya.
Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN atau Rp769,1 triliun telah disepakati bersama DPR. Ia membantah narasi yang menyebut MBG menggerus anggaran pendidikan.
“Anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN dan peruntukannya sudah disepakati bersama pemerintah dan DPR, termasuk di Banggar,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan.
Teddy juga menepis tudingan bahwa program MBG membuat sekolah terbengkalai atau guru tidak diperhatikan.
“Saya ingin meluruskan narasi yang keliru. Program MBG tidak mengurangi program dan anggaran pendidikan,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, DPR dan pemerintah sama-sama menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia, sekaligus menepis isu bahwa anggaran pendidikan dikorbankan. (Den)
