Jakarta, Sabtu 7 Februari 2026 | News Satu- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung memimpin reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal nasional. Langkah tersebut dinilai mendesak guna memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya tekanan global terhadap perekonomian Indonesia.
Said menilai pasar keuangan domestik tengah menghadapi sentimen negatif berlapis. Setelah MSCI menyoroti dugaan praktik tidak sehat di pasar saham yang berujung pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tekanan berlanjut dengan keputusan Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena meningkatnya risiko investabilitas.
Situasi kian menantang ketika Moody’s Investors Service merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi negative. Moody’s menilai menurunnya prediktabilitas kebijakan telah berdampak pada efektivitas kebijakan ekonomi dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurut Said, lembaga pemeringkat global juga menaruh perhatian khusus pada tata kelola Danantara, termasuk arah prioritas investasi dan sumber pendanaannya. Dalam waktu dekat, pasar juga menantikan laporan FTSE Russell, anak usaha London Stock Exchange, yang akan merilis outlook terbaru pasar saham dan ekonomi Indonesia.
“Benang merah dari berbagai koreksi lembaga internasional itu adalah persoalan tata kelola, baik di pasar modal, kebijakan fiskal, maupun pengelolaan lembaga seperti Danantara,” ujar Said dalam keterangannya, Sabtu (7/2/2026).
Ia mengingatkan, sorotan terhadap fundamental ekonomi Indonesia sejatinya bukan hal baru. Dana Moneter Internasional (IMF) dan International Debt Relief (IDR) sejak lama menyoroti rasio utang pemerintah. IMF merekomendasikan batas maksimal utang sebesar 150 persen dari pendapatan negara, sementara IDR di angka 167 persen. Namun, rasio utang Indonesia disebut telah menembus sekitar 349,9 persen.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperburuk persepsi investor, khususnya di pasar obligasi. Data menunjukkan kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara (SBN) terus menurun, dari sekitar 40 persen empat tahun lalu menjadi hanya 14 persen pada akhir Desember 2025. IMF juga berulang kali mengingatkan agar Bank Indonesia tidak terus menyerap SBN. Saat ini, kepemilikan BI atas SBN telah melampaui 25 persen dari total surat utang yang beredar.
Said menilai tekanan global ini justru bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan. Presiden dipandang memiliki posisi strategis untuk memimpin langsung reformasi struktural, baik di sektor keuangan maupun fiskal. Di sektor keuangan, khususnya pasar modal, Said mengusulkan penguatan independensi bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan porsi free float saham minimal 15 persen, penguatan keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas.
Politisi Senior PDI Perjuangan ini juga mendorong sertifikasi pelaku media sosial yang terlibat di pasar modal, serta evaluasi penempatan dana asuransi dan dana pensiun di bursa saham.
“Reformasi ini penting untuk menekan efek rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang masih menjadi tulang punggung pembiayaan APBN,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Said meminta Presiden memimpin restrukturisasi belanja negara guna menahan pelebaran defisit dan secara bertahap mengurangi beban utang, sejalan dengan rekomendasi IMF dan IDR. Langkah ini juga dipandang penting sebagai mitigasi apabila penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami shortfall.
Ia menegaskan, program prioritas pemerintah tidak perlu dibatalkan, namun skema pendanaannya perlu dihitung ulang dan tata kelolanya diperbaiki. Pelibatan publik serta para ahli dinilai krusial untuk memperkuat fondasi teknokratis kebijakan. Dalam jangka pendek hingga menengah, pemerintah diakui masih membutuhkan pembiayaan utang. Namun, Said meyakini kepercayaan investor dapat pulih apabila reformasi fiskal dijalankan secara kredibel dan dikomunikasikan secara transparan.
“Imbal hasil tinggi bukan solusi jangka panjang, bahkan bisa menjadi bumerang. Kuncinya tetap pada perbaikan tata kelola dan keterbukaan informasi,” tegasnya.
Said juga menyinggung pengungkapan kasus fraud oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan persoalan struktural akibat kewenangan yang terlalu terpusat dan lemahnya pengawasan.
Selain itu, ia meminta Presiden memberikan sinyal yang tegas terkait arah dan peran Danantara. Tujuan utama Danantara untuk menggerakkan sektor riil, mendorong industrialisasi, dan menciptakan lapangan kerja perlu ditegaskan. Di sisi lain, perannya sebagai hedge fund yang bersumber dari dana publik harus diberi batasan yang jelas.
“Jika langkah-langkah ini dikomunikasikan secara terbuka dan konsisten kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan investor akan tumbuh dan arah perbaikan tata kelola nasional akan semakin kuat,” pungkas Said. (Den)
