Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025 | News Satu- Isu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kembali mencuat dalam Sidang Paripurna DPD RI, Selasa (19/8/2025). Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyinggung urgensi PPHN dalam konteks pembahasan APBN bersama Komite IV.
Pernyataan tersebut langsung diamini senator asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, yang menegaskan pentingnya PPHN sebagai pengikat pembangunan berkelanjutan di tengah pergantian rezim politik.
“Perlu ada penguatan hubungan hukum PPHN dengan RPJM dan RPJP. PPHN sangat relevan untuk menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengubah sistem presidensial. Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, namun PPHN hadir sebagai pedoman agar program strategis tidak terhenti di tengah jalan,” tegas Lia, Jumat (22/8/2025).
PPHN dan Problematika Ketidaksinambungan Pembangunan
Sejak Amandemen UUD 1945 menghapus GBHN, legitimasi pembangunan nasional sepenuhnya bergantung pada visi-misi presiden terpilih. Namun praktiknya, banyak proyek strategis nasional berhenti di tengah jalan akibat pergantian rezim.
Hal inilah yang mendorong wacana PPHN sebagai payung hukum pembangunan lintas pemerintahan. Landasan formalnya bahkan telah ditegaskan melalui Keputusan MPR No. 3 Tahun 2024, yang menugaskan Badan Pengkajian MPR bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) untuk merancang PPHN.
Lia Istifhama Tekankan Peran Ketetapan MPR
Dalam paparannya, Lia menegaskan pentingnya Ketetapan MPR RI dibanding sekadar peraturan atau keputusan.
“Ketetapan MPR memiliki daya ikat eksternal, bukan hanya internal. Dengan Ketetapan MPR, penyusunan PPHN akan melibatkan DPR dan DPD, sehingga lebih representatif terhadap kepentingan daerah maupun nasional,” ujarnya.
Menurut Lia, PPHN bukanlah upaya mengembalikan supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan instrumen untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, adil, dan terukur.
Implikasi PPHN terhadap APBN dan Pembangunan Daerah
Lia menilai, PPHN sebaiknya menjadi pedoman penyusunan APBN, agar alokasi anggaran pembangunan memiliki arah jangka panjang. Dengan demikian, baik pusat maupun daerah dapat selaras dalam mencapai pembangunan berkeadilan.
“Selain itu, keberadaan PPHN akan memperkuat sinkronisasi RPJP dan RPJM, sehingga target pembangunan nasional tidak mudah berubah hanya karena dinamika politik lima tahunan.,” pungkasnya. (Kiki)
Comment