Jakarta, Jumat 19 Juni 2026 | News Satu- PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut dipastikan bukan bentuk oposisi maupun dukungan penuh layaknya partai koalisi, melainkan posisi politik yang diklaim tetap objektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang menyebut sikap politik partainya telah diputuskan secara resmi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
“Sesuai keputusan Rakernas, PDI Perjuangan telah memutuskan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu,” kata Said Abdullah, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, konsep partai penyeimbang yang dipilih PDIP berbeda dengan model oposisi yang lazim diterapkan dalam sistem politik di sejumlah negara Barat. Dalam posisi tersebut, partai tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada masyarakat, namun tidak segan memberikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dianggap kurang tepat.
Said menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah mengarahkan seluruh kader untuk menjalankan peran politik secara objektif dan proporsional.
“Kalau kinerja dan kebijakan pemerintah bagus untuk rakyat, sudah seharusnya PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kebijakan tersebut,” ujarnya.
Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat, PDIP akan menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif tanpa menjadikan kelemahan pemerintah sebagai alat untuk meraih keuntungan politik.
“Kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif. Dalam posisi seperti ini, belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral,” tambahnya.
Lebih lanjut, Said menolak anggapan bahwa posisi partai penyeimbang identik dengan oposisi. Menurutnya, oposisi memiliki orientasi politik yang cenderung berhadapan secara langsung dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.
Ia menilai pendekatan tersebut berbeda dengan posisi yang saat ini diambil PDIP, yakni mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak kepada kepentingan publik.
“Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai konstitusi. Berbeda dengan oposisi yang kehendak politiknya berlawanan secara total dengan pemerintahan yang berkuasa,” jelasnya.
Menurut Said, sikap politik PDIP tersebut juga telah dipahami oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, kata dia, Presiden Prabowo menyambut baik posisi politik yang diambil PDIP karena dinilai memberikan pandangan yang lebih objektif dibanding sekadar pujian politik.
“Presiden Prabowo sangat memahami sikap politik yang ditempuh PDI Perjuangan. Bahkan beliau menyampaikan terima kasih dan menganggap sikap itu sebagai teman yang lebih jujur,” tuturnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memahami bahwa dukungan yang sehat tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pujian. Kritik yang objektif justru dianggap penting untuk menjaga kualitas kebijakan dan arah pemerintahan ke depan.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah politik PDIP pasca Pilpres 2024, yakni tetap berada di luar pemerintahan namun tidak mengambil posisi oposisi penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Den)
