Pamekasan, Rabu 8 April 2026 | News Satu- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terus mendorong peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, bersama anggota DPRD Pamekasan, Rosyid Fansori, membawa langsung aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Dalam pertemuan dengan anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, di Jakarta, Pemkab Pamekasan menyampaikan dua persoalan krusial terkait layanan BPJS Kesehatan yang hingga kini belum optimal dirasakan masyarakat.
Sukriyanto menegaskan, langkah jemput bola ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat. Ada dua hal penting terkait BPJS Kesehatan yang kami harap segera mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat,” katanya, Rabu (8/4/2026).
Isu pertama yang disoroti adalah belum tercover-nya layanan Cathlab di RSUD Smart Pamekasan oleh BPJS Kesehatan. Padahal, fasilitas tersebut sangat penting untuk penanganan penyakit jantung, termasuk prosedur pemasangan ring jantung.
Saat ini, layanan Cathlab masih terbatas untuk pasien umum, sehingga menjadi kendala besar bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan tindakan medis tersebut.
“Kalau Cathlab sudah ditanggung BPJS, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke Surabaya. Ini akan sangat meringankan biaya dan mempercepat penanganan pasien,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengajuan kerja sama tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak April 2024, namun hingga kini belum mendapat persetujuan dari BPJS Kesehatan pusat.
Selain itu, Pemkab Pamekasan juga mengusulkan penambahan kuota peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Menurut Sukriyanto, langkah ini penting untuk memperluas perlindungan kesehatan sekaligus mengurangi beban anggaran daerah.
“Kami berharap kuota BPJS dari pusat bisa ditambah, agar masyarakat yang belum tercover dapat memperoleh jaminan kesehatan yang layak,” pungkasnya.
Upaya ini mencerminkan dorongan kuat dari daerah agar kebijakan kesehatan nasional lebih inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan medis. (Yudi)
