oleh

GPS; Berapa DBH Migas Sumenep???

News Satu, Sumenep, Jumat 31 Agustus 2018- Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) merupakan sebuah daerah yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, terutama dalam Minyak dan Gasnya. Kabupaten yang berada di ujung timur pulau garam Madura ini memiliki banyak sumur yang mengandung Minyak dan Gas, namun hingga saat ini belum diketahui berapa Dana Bagi Hasil Migas (DBH)-nya???.

Bahkan, Aktivis Gerakan Pemuda Sumekara (GPS) sempat mempertanyakan Dana Bagi Hasil Migas (DBH) maupun Corporate Social Responsibility ke Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dan tidak ada jawaban pasti. Melainkan hanya tercantum dalam APBD, padahal didalam APBD GPS tidak pernah menemukan berapa DBH Migas yang diperoleh Sumenep.

“Permasalahan bukan hanya adanya DBH di APBD, melainkan tak ada satupun realisasi DBH Migas yang transparan dari beberapa sumur migas yang beroperasi di Sumenep,” ujar Imam Arifin, Aktivis Gerakan Pemuda Sumekar (GPS), Jumat (31/8/2018).

Menurut Aktivis PMII Sumenep ini, dari tahun ke tahun maupun dari periode ke periode Bupati yang menjabat, tidak pernah transparansi dalam Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, bahkan meski sebagai penghasil Migas terbesar di Madura ini, Ekonomi masyarakat Sumenep masih jauh dari harapan.

Tidak hanya itu saja, Sumenep pernah masuk dalam daftar nomor 3 daerah miskin di Jawa Timur (Jatim). Hal ini cukup aneh, daerah penghasil Migas malah masuk dalam kategori angka kemiskinannya tertinggi nomor 3 se Jawa Timur.

“Sungguh aneh, daerah penghasil Migas, malah masuk dalam kategori angka kemiskinannya tertinggi nomor 3 se Jawa Timur. Terus digunakan untuk apa DBH Migasnya, dan CSR maupu Participating Interest-nya (PI),” tandasnya.

Lanjut Imam Arifin yang biasa dipanggil Imam Bongkar ini, seharusnya DBH Migas menjadi salah satu titik pacu pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak. Namun faktanya dilapangan hingga saat ini masayrakat Kepulauan yang notabene-nya dekat dengan produksi migas malah terisolir.
“Kita itu ibarat Anak Ayam Mati di Lumbung Padi, Kekayaan Migas Melimpah tapi kemiskian masih tinggi, dan pembangunan infrastruktur masih terkesan amburadul. Bahkan kita tidak bisa merasakan dari hasil Migas tersebut,” ucapnya.

Hingga saat ini, Masyarakat masih mempertanyakan berapa DBH Migas, dan seperti apa realisasinya. Selain itu, masyarakat juga mendesak agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep transparan dalam realisasi DBH Migas, CSR dan PI. (Roni)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.