News Satu, Sumenep, Jumat 31 Agustus 2018- Bagi para Kepala Desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) harus benar dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pasalnya Pada tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Memang benar, pada tahun 2019 BPK RI akan menerjunkan timnya untuk melakukan audit terhadap pengelolaan DD dan ADD seluruh Desa di Kabupaten Sumenep,” kata Kepala DPMD Sumenep, A. Masuni, Jumat (31/8/2018).
Oleh karena itu, lanjut Masuni, pihaknya telah memberikan pencerahan kepada semua Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar hati-hati dalam penggunaannya.
“Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada,” tandasnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep ini juga menghimbau agar para pendamping Desa benar-benar pro aktif dalam memberikan pendampingan, pembinaan dan pengarahan terhadap realisasi Dana Desa (DD).
“Sesuai Peraturan Bupati (Perbup), tim evaluasi dan pengawasan terhadap Desa itu ada di Kecamatan. Oleh karenanya dalam waktu dekat akan kami kumpulkan semua Kades dan Aparat Desa di Kecamatan masing-masing,” pungkasnya. (Zalwi)
