News Satu, Sumenep, Jumat 31 Agustus 2018- Meski masih jauh pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilrpres), para pendukung dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mulai menyuarakan untuk menarik simpati masyarakat dalam memberikan dukungan.
Bahkan, antar para pendukung juga sering berseteru baik di dunia maya maupun dunia nyata. Seperti dalam Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Surabaya beberapa waktu lalu yang berujung pada kericuhan dan perseteruan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan Banser.
Kejadian itu, menarik perhatian publik, sesama organisasi kemasyarakat (Ormas) Islan berseteru gara-gara dukung mendukung Capres dan Cawapres. Padahal berdemokrasi itu tidak harus berseteru, melainkan harus menjaga dan saling menghargai antar pendukung Capres dan Cawapres.
“Meski berbeda dukungan atau pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, tidak harus terjadi konflik antar pendukung. Melainkan kita harus sama-sama menghargai dan menjaga etika agar tidak terjadi konfilk,” kata Ketua Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) Hairul Anwar, Jumat (31/8/2018).
Lanjut Pengusaha Muda yang sukses di Sumenep ini, meski pasca insiden itu kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, namun kejadian itu telah menorehkan sejarah baru bagi Indonesia, yang aromanya kurang begitu sedap dimata dunia.
“Saya sangat prihatian sekali atas insiden #2019 Ganti Presiden di Surabaya, karena hal itu akan menorehkan sebuah sejarah di Negara kita ini,” tandasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar semua pihak untuk menahan diri dan saling menghormati antara yang satu dengan lainnya agar tidak terjadi konflik dan bisa memecah persatuan dan kesatuan Indonesia.
“Marilah kita bersatu bagaimana Indonesia menjadi Negara Maju dan masyarakatnya sejahtera,” ajaknya.
Hairul menegaskan, yang perlu dijaga adalah bagaimana menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI), dan Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan Ekonomi baik secara Makro maupun Mikro.
“Dalam bidang ekonomi, saat ini kita mengalami keterpurukan, jadi jangan ditambah lagi dengan konflik antar kelompok maupun antar pendukung antara Capres yang satu dengan lainnya,” tukasnya.
Apalagi, persoalan deklarasi #2019 Ganti Presiden yang selalu dijadikan persoalan, bahkan dianggap sebuah makar. Padahal itu hak rakyat untuk menentukan pilihannya mau presidennya tetap atau mau ganti Presiden.
“Di Negara Indonesia sudah jelas diatur dan dilindungi Undang-undangan siapa saja memiliki hak dalam mengemukakan pendapat, misalnya ada orang atau kelompok yang mendeklarasikan #2019 Ganti Presiden itu hak mereka dan jangan langsung dibilang makar,” pungkasnya. (red-RH)
