“Terakhir kami mendapat dari data pada 25 Mei 2020. Sampai akhir ini, Kabupaten OKI zero positif corona. Kami ingin mempertahankannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan memulihkan ekonomi,” tegas dia.
Dipaparkannya pula, Pemkab OKI telah menyiapkan refocusing Rp345 miliar untuk tahap kedua dari sebelumnya Rp92 miliar pada refocusing anggaran tahap pertama. Menurut Iskandar, ketersediaan anggaran penanganan Covid-19 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten OKI sebesar Rp325 miliar, BTT Rp1,855 miliar, dan dana desa Rp58,102 miliar.
Meski demikian, lanjut Iskandar, Kabupaten OKI membutuhkan dukungan kontribusi dari pemerintah pusat.
“Kami memerlukan anggaran proporsional (dari pusat) agar dapat terserap untuk melakukan aksi, seperti dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, memulihkan ekonomi,” harapnya.
Sementara Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) Said Abdullah mengatakan, pemerintah dan wakil rakyat telah memberikan sinyal untuk berdamai dengan Covid-19. Kebijakan itu terkait penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan Covid-19.
“Bagaimana mengkombinasikan penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi. Kalau bertahan sampai Desember 2020, tahun depan (2021) akan susah. Kita (Indonesia) sesungguhnya masuk pada perang dunia ketiga melawan ‘makhluk gaib’ yang tidak tahu kapan vaksinnya ditemukan,” ungkap Said Abdullah.
Ditegaskannya, pada kuartal ketiga, selesai atau tidak selesai penanganan pandemi Covid-19, semua harus sepakat untuk berdamai. Menurutnya, pemerintah daerah sudah melakukan sedemikian rupa. Pemerintah daerah sudah membantu pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa berkutat terus-menerus. Ini harus diakhiri, berdamai dengan corona. Tidak bisa tidak. Kalau Covid-19 tidak tertengahi, ekonomi kita hancur. Kemiskinan kita sudah naik dari 9,2 persen menjadi 11,2 persen. Kita harus berdamai. Mulai dari presiden, gubernur bupati/walikota dan pejabat lainnya harus dapat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk hidup dalam tatanan baru. PSBB boleh dibuka, masker jangan dibuka. Social distancing tetap dijaga,” terangnya.
Said menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah sebenarnya tidak pernah ada persoalan. Kepala daerah melakukan kebijakan dan mencari lubang kosong yang tidak dideteksi dan masuk data pusat.
“Persoalan ada pada data yang tidak pernah sama. Itu yang menjadi problem yang menghantui kita,” ungkapnya.
Sejak Perppu terkait refocusing anggaran diterbitkan, lanjut Said, sejak itu pula peraturan berlaku. Dikatakannya, semua sudah disiapkan anggarannya, tidak ada yang luput.
“Semua diberikan stimulan. Cuma pertanyaannya, sampai kapan kuat melakukan itu. Banggar DPR bersetuju dengan pemerintah, kita harus berdamai dengan Covid-19. Bangsa-bangsa di Eropa sudah melakukan lockdown tapi tidak ada hasilnya,” serunya.
Masih kata Said, pemerintah pusat dan daerah punya keterbatasan anggaran. Meski demikian, ini harus diakhiri agar ekonomi bisa pulih.
“Bansos tidak akan membuat orang jadi kaya dan klaster orang jadi naik. Bagaiamana dengan uang Rp300 ribu rakyat bisa sejahtera,” paparnya. (Hasan)
Comment