“Kalau kita mengusulkan ke Pemerintah pusat maupun provinsi, yang ditanya dulu master plan dan DED nya mana? Artinya sekarang kita sudah punya modal,” ujarnya
Pihaknya juga mengatakan untuk merealisasikan pembangunan fisik RSUD Kayuagung tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan pembiayaan daerah.
“Tentu tidak bisa mengandalkan APBD saja perlu market sounding melalui proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan RSUD Kayuagung,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan menawarkan kepada berbagai pihak terkait skema pembiayaan revitalisasi RSUD Kayuagung tanpa menghilangkan fungsi utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
Husin menambahkan, ditengah kondisi pandemi Covid-19, peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dan daerah.
“Partisipasi swasta dalam penyiapan infrastruktur rumah sakit diharapkan dapat mempercepat terselenggaranya infrastruktur dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan, penyiapan infrastruktur kesehatan berupa rumah sakit dengan kelengkapannya sangat diperlukan agar Indonesia dapat menghadapi pandemi Covid-19 yang memunculkan krisis kesehatan sekaligus ekonomi.
Oleh karena itu, pihaknya menilai, rencana pembangunan RSUD Kayuagung dengan skema KPBU ini layak untuk didukung guna percepatan realisasinya.
“Proyek ini memiliki peran strategis yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan dan kesiapan pelayanan kesehatan baik di Kabupaten OKI maupun provinsi Sumatera Selatan,” ujarnya.(Hasan)
Comment