Pamekasan, Minggu 9 Agustus 2026 | News Satu- Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, memasuki tahap persiapan infrastruktur. Sebanyak 49 bidang lahan milik warga Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, tercatat terdampak proyek pelebaran jalan yang akan menjadi akses utama menuju lokasi calon sekolah tersebut.
Pelebaran jalan dilakukan sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap program pendidikan yang digagas untuk memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Infrastruktur jalan dinilai menjadi faktor penting guna memastikan mobilitas siswa, tenaga pendidik, serta aktivitas pendukung lainnya dapat berjalan optimal.
Kepala Desa Jambringin, Nurul, mengatakan pemerintah desa telah menggelar musyawarah bersama masyarakat terkait rencana pelebaran jalan. Meski tidak seluruh pemilik lahan hadir dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa memastikan proses sosialisasi akan terus dilakukan hingga seluruh warga terdampak memperoleh informasi secara lengkap.
“Sebagian warga yang tidak hadir masih bekerja. Kami akan mendatangi langsung pemilik tanah yang terdampak untuk melanjutkan sosialisasi dan pembahasan rencana pelebaran jalan,” ujarnya, Minggu (9/8/2026).
Menurutnya, pendekatan langsung kepada warga menjadi langkah penting agar proses pembangunan berjalan transparan serta tetap mengedepankan komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pamekasan Kholilurrahman turut menghadiri musyawarah warga sekaligus meninjau lokasi yang direncanakan menjadi kawasan Sekolah Rakyat.
Kholilurrahman mengapresiasi dukungan masyarakat dan pemerintah desa terhadap rencana pembangunan tersebut. Ia menilai tingginya partisipasi warga dalam musyawarah menjadi indikator kuat bahwa masyarakat mendukung program yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat yang antusias mendukung program pemerintah. Hampir seluruh warga terdampak hadir dan menyatakan dukungannya,” kata Kholilurrahman.
Menurut dia, akses jalan menuju kawasan Sekolah Rakyat harus disiapkan sejak awal agar mampu menunjang kebutuhan transportasi dan aktivitas pendidikan di masa mendatang. Sesuai rencana, lebar jalan yang saat ini sekitar 4 meter akan ditingkatkan menjadi 6 meter.
Selain menyoroti percepatan pembangunan, Kholilurrahman juga memberikan peringatan keras terkait potensi praktik spekulasi harga dalam proses pengadaan lahan maupun pembangunan infrastruktur.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat menjaga integritas dan tidak memanfaatkan proyek tersebut untuk kepentingan pribadi.
“Saya mengingatkan agar tidak ada permainan, terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga yang tidak wajar. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan ada konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Saat meninjau lokasi calon Sekolah Rakyat, Kholilurrahman menilai kondisi lahan secara umum telah memenuhi kebutuhan dasar pembangunan. Namun, beberapa bagian masih memerlukan pekerjaan teknis berupa perataan dan pemadatan tanah agar siap digunakan untuk pembangunan gedung sekolah.
“Secara umum kondisi lahan sudah cukup baik. Namun ada beberapa titik yang perlu diratakan dan dipadatkan melalui proses cut and fill agar siap untuk pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat dan pembangunan akses jalan menggunakan sumber pembiayaan yang berbeda. Anggaran sekitar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk program Sekolah Rakyat akan difokuskan pada pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan.
Sementara itu, pembangunan dan pelebaran akses jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui anggaran daerah sebagai bagian dari proses pematangan kawasan dan penyediaan infrastruktur pendukung.
Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat beserta infrastruktur penunjangnya dapat menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pamekasan. (Yudi)
