News Satu, Probolinggo, Sabtu 24 Agustus 2024- Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo resmi dilantik pada Sabtu, 24 Agustus 2024, setelah terpilih dalam Pemilu 2024. Pelantikan ini menandai awal masa jabatan lima tahun bagi para legislator baru dari lima daerah pemilihan (Dapil) di Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Partai Golongan Karya (Golkar) muncul sebagai pemenang terbesar, meraih tujuh kursi di DPRD Kota Probolinggo. Anggota terpilih dari Golkar yang dilantik adalah Fernanda Zulkarnain, Farina Churun Inin, Muchlas Kurniawan, Abdus Syukur, Masda Putri Amelia, Dwi Laksmi Shinta Kusumawardhani, dan Amir Mahmud.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyusul dengan enam kursi, menempatkan Abdul Mujib, Syaifuddin, Nur Hudana, Eko Purwanto, Moh Muizzudin, dan Saiful Iman sebagai wakilnya di DPRD.
PDI Perjuangan meraih lima kursi, yang diisi oleh Imam Hanafi, Supriyanto, Isah Junaidah, Sahri Trigiantoro, dan Santi Wilujeng Prastyani. Partai Gerindra mendapatkan empat kursi dengan anggota terpilih Heri Poniman, Dr. Evariani, Riyadlus Sholihin Firdaus, dan Endang Erawati.
Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing memperoleh tiga kursi. NasDem diwakili oleh Sibro Malisi, Ellyas Aditiawan, dan Nunung Moh Toha. PKS diwakili oleh Syaiful Rohman, Tri Atmojo Adip Susilo, dan Dasno.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih dua kursi, dengan Robit Riyanto dan Zainul Fathoni terpilih sebagai anggotanya.
Di antara para anggota DPRD yang dilantik, Amir Mahmud dari Golkar menjadi yang termuda. Dengan latar belakang sebagai Wakil Bendahara HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) Kota Probolinggo, Amir menyatakan rasa syukur dan tekadnya untuk mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat.
“Saya sangat senang dan akan memperjuangkan amanah yang telah diberikan,” ungkap Amir Mahmud singkat.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Kota Probolinggo, karena DPRD yang baru diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Tantangan ke depan bagi para legislator adalah bagaimana mengoptimalkan peran mereka dalam pembuatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. (Bambang)
