HEADLINENEWSPEMERINTAHANPEMKOT PROBOLINGGOPROBOLINGGOREGIONAL

Anggaran Perdin DPRD Kota Probolinggo di Refucusing 1 Milyar, Walikota Tidak Setuju

232
×

Anggaran Perdin DPRD Kota Probolinggo di Refucusing 1 Milyar, Walikota Tidak Setuju

Sebarkan artikel ini
Anggaran Perdin DPRD Kota Probolinggo di Refucusing 1 Milyar, Walikota Tidak Setuju
Anggaran Perdin DPRD Kota Probolinggo di Refucusing 1 Milyar, Walikota Tidak Setuju

News Satu, Probolinggo, Kamis 15 Juli 2021- Walikota Probolinggo akan merefucusing anggaran perdin (Perjalanan Dinas) DPRD kota Probolinggo Jawa Timur, tahun anggaran 2021. DPRD mendapat dana Perdin sebesar Rp 10,4 Miliar, sejumlah Rp 2,4 Miliar di antaranya direfocusing untuk Covid-19 dan telah digunakan atau dipakai Rp 2,2 Miliar. Dengan demikian tersisa Rp 5,6 Miliar.

“Saat ini DPR tidak ada kegiatan selama 2 bulan, perbulan 1 milyar kalau 2 bulan sebesar 2 milyar, demi kemanusian lebih baik 2 milyar di refucusing jangan 1 milyar,” ungkapnya, Kamis (15/7/2021).

Hal tersebut diungkap Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib bahwa Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan eksekutif untuk menentukan besaraan angkanya. Untuk keperluan itu, pimpinan mendegelasikan Sekretaris Dewan.

Nominal refocusing belum ditentukan, masalahnya DPR agak keberatan dengan anggaran refocusing perjalanan dinas (Perdin) yang diusulkan Wali Kota sebesar Rp 3,8 miliar. Mengingat, masih ada beberapa program DPRD kota probolinggo yang masih membutuhkan suntikan dana.

“Kalau bisa jangan segitu. Soalnya masih ada program yang belum terealisasi. Kalau sisa anggaran Perdin tinggal Rp 5,6 Miliar, kami sudah delegasikan ke Sekwan. Kita tunggu hasilnya,” ujarnya.

Abdul Mujib menyampaikan bahwa anggaran refocusing tidak bisa dieksekusi langsung dari DPRD ke masyarakat dalam bentuk bansos maupun bantuan lainnya, karena dalam aturannya yang memiliki kewenangan akan hal tersebut adalah eksekutif yakni Wali kota.

“Untuk apa dana direfocusing, terserah Wali Kota. Yang penting untuk penanganan kesehatan, Bansos dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, DPRD memiliki wewenangan untuk mengawasi pelaksanaan atau penggunaan anggaran refocusing itu. Pihaknya, akan terus memantau dan mengawasi pembagian maupun pemberian bansos yang akan disalurkan.

“Harusnya Pemkot memberitahukan kegiatan bansos. Agar kami bisa hadir karena tahu jadwal dan lokasinya, saat ini kami masih fokus membahas anggaran 2022,” ringkasnya. ( Bambang).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.