Probolinggo, Senin 13 April 2026 | News Satu- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Tahun Anggaran 2025 di Kota Probolinggo memunculkan kritik tajam dari DPRD. Panitia Khusus (Pansus) menilai sejumlah kebijakan tidak hanya kurang tepat, tetapi juga berdampak pada terpinggirkannya sektor kebudayaan dan lemahnya penanganan infrastruktur pendidikan.
Ketua Pansus, Muchlas Kurniawan, menegaskan evaluasi LKPJ kali ini dilakukan secara serius dan menyeluruh, bukan sekadar formalitas tahunan.
“Kami uji langsung apakah program benar-benar berjalan dan dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam rapat di gedung DPRD, Senin (13/4/2026).
Sorotan utama mengarah pada kebijakan penggabungan urusan kebudayaan ke dalam Dinas Pendidikan. Anggota Pansus, Ryadlus Sholihin Firdaus, menyebut kebijakan tersebut membuat sektor kebudayaan kehilangan arah.
“Kebudayaan dipaksakan berada dalam satu OPD dengan pendidikan, bahkan berpotensi digabung dengan pariwisata. Ini jelas tidak rasional,” tegasnya.
Kritik semakin menguat setelah terungkap ketimpangan anggaran. Dari total APBD sekitar Rp1 triliun, sektor kebudayaan hanya memperoleh Rp2 miliar atau 0,2 persen.
“Anggaran sekecil ini tidak cukup untuk menjaga dan mengembangkan budaya. Ini tidak proporsional,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, kondisi di lapangan juga memicu kekhawatiran. Pansus menemukan lebih dari 40 gedung sekolah dasar dan menengah pertama mengalami kerusakan yang belum tertangani optimal.
Anggota Pansus lainnya, Robit Riyanto, mendesak pemerintah segera bertindak.
“Ini menyangkut keselamatan siswa dan kualitas proses belajar. Tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti ketidaksesuaian data dalam program bantuan seragam siswa. Realisasi distribusi hanya berkisar 400 hingga 700 paket, jauh di bawah target yang seharusnya melebihi seribu.
Untuk memperbaiki hal tersebut, Pansus meminta Pemkot menggunakan data terpadu seperti DTKS/DESIL sebagai acuan utama agar bantuan lebih tepat sasaran.
Dalam dokumen LKPJ, sektor pendidikan memang mencatat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,5, didukung berbagai program inovatif hingga meraih rekor MURI. Namun, capaian itu dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Sebaliknya, sektor kebudayaan dinilai masih didominasi kegiatan seremonial, dengan capaian pendapatan retribusi gedung kesenian yang baru mencapai 58,29 persen dari target.
Menanggapi kritik tersebut, Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menyatakan pemerintah siap melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Masukan dari DPRD menjadi bahan penting untuk pembenahan ke depan,” pungkasnya.
Pembahasan LKPJ akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat, Pansus dijadwalkan memanggil sejumlah OPD untuk menguji lebih detail kinerja dan realisasi program di masing-masing sektor. (Bambang)
