Probolinggo, Rabu 4 Maret 2026 | News Satu- Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat justru menuai polemik di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah titik memicu kekecewaan warga sekitar karena dinilai tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Sorotan mencuat di area dapur MBG Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Sejumlah warga mengaku tidak diberi ruang untuk terlibat sebagai relawan maupun tenaga pendukung, meski berdomisili di sekitar lokasi operasional.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa pemuda dari wilayah sekitar dapur MBG, termasuk dari Kelurahan Jrebeng Lor (Kecamatan Kedopok) serta Kelurahan/Kecamatan Kanigaran, tidak lolos dalam proses seleksi relawan.
“Sudah masuk tes tahap kedua, tapi tidak lolos,” ujar salah satu pemuda yang enggan disebutkan namanya, Rabu (4/3/2026).
Kekecewaan muncul karena warga berharap program nasional tersebut juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, bukan hanya menghadirkan manfaat dalam bentuk distribusi makanan bergizi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Probolinggo, Riyadhus Sholihin, angkat bicara terkait polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam petunjuk teknis (juknis) program MBG terdapat ketentuan untuk memprioritaskan penduduk di sekitar dapur operasional.
“Warga lokal yang berada di sekitar dapur MBG harus diprioritaskan. Dalam juknis jelas ada ketentuan itu,” tegasnya.
Menurutnya, jika benar warga sekitar tidak diprioritaskan, maka pelaksanaan di lapangan perlu dievaluasi agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Namun, di sisi lain, masyarakat berharap keberadaan dapur MBG juga memberi dampak ekonomi langsung bagi lingkungan sekitar.
Sejumlah warga berharap ada transparansi dalam proses rekrutmen relawan maupun tenaga kerja agar tidak menimbulkan kesan eksklusif atau tertutup. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG terkait mekanisme seleksi relawan di Kota Probolinggo.
Polemik ini menjadi catatan penting agar implementasi program nasional tidak hanya tepat sasaran dalam aspek gizi, tetapi juga adil dalam pemberdayaan masyarakat lokal. (Bambang)
