News Satu, Sumenep, Kamis 13 Juli 2023- Kemiskinan dan Inflasi, nampaknya menjadi persoalan klasik yang tidak bisa ditangani oleh Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur. Terbukti sejak lima tahun terakhir ini, Kabupaten yang kaya dengan minyak dan gas (Migas) ini, tetap menduduki peringkat ke 3 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, tertinggi angka kemiskinan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Sumenep tentu memiliki beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Namun faktanya, Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir masih konsisten menduduki peringkat lima besar kabupaten/kota termiskin Jawa Timur, yang menunjukkan kinerja Pemkab
Sumenep perlu dievaluasi,” kata Presiden Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation, Nur Hayat, Kamis (13/7/2023).
Lanjut Nur Hayat, Persentase kemiskinan adalah representasi kondisi sosial yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Pada konteks ini persentase kemiskinan sesuai dengan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten dengan persentase termiskin ketiga setelah Kabupaten Bangkalan dengan jumlah 18,76%.
“Pada lima tahun terakhir Kabupaten Sumenep konsisten berada pada peringkat lima besar kabupaten termiskin jawa timur, serta konsisten menduduki peringkat kedua dan ketiga,” tandasnya.
Bahkan, Aktivis Fakta tersebut hadir untuk menyoroti realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep yang cenderung dihabiskan untuk keperluan perjalanan dinas dan kepentingan birokrasi. Kedatangan aktivis Fakta itu untuk menyoal potret belanja daerah kabupaten Sumenep yang habis untuk belanja operasional, dan ongkos hulu hilirnya aparat pemerintah.
“Dari hasil analisis kami, terbukti pada rentang waktu lima tahun terakhir hingga 2023 ini belanja modal kabupaten Sumenep hanya berkisar di 8 persen dari total APBD,” jelasnya.
Mantan Koordinator Bemsu itu juga menilai pemerintah kabupaten Sumenep terindikasi boros dan gendut dalam pengalokasian anggaran untuk birokrasinya.
“Karena belanja modal yang seyogyanya mendapat perhatian untuk pemenuhan layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan ekonomi justru lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya,” tudingnya.
Hayat juga menyimpulkan secara keseluruhan besarnya APBD 2023 Kabupaten Sumenep bisa diasumsikan sangat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Sumenep.
“Bahkan terdapat indikasi bahwa belanja daerah kabupaten Sumenep tahun ini merupakan modus pembajakan APBD oleh birokrasi,” pungkasnya. (Roni)
Komentar