Ia menjelaskan, sekalipun sejumlah AKD di Kabupaten berjuluk Kota Keris ini yang ada di daerah daratan beberapa waktu lalu sempat menolak kebijakan Bupati terkait penyaluran BLT-DD kepada penerima melalui jasa bank, namun saat ini kepala desa tidak lagi mempermasalahkan mekanisme penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat.
“Andai kata di Jawa Timur itu ada satu kabupaten saja yang memberikan bantuan langsung tunai, mungkin untuk Sumenep meniru begitu,” jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan anjuran dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, (Kemendes) bahwa pencairan BLT-DD juga bisa diberikan secara non tunai (cashless).
“Berdasarkan dari Kemendes itu juga memang alangkah baiknya bisa diserahkan bantuan langsung tunai tapi sebaiknya BNT. tetap buka rekening itu anjuran dari Kemendes sehingga teman-teman para kepala desa merasa aman semua dan tenang sudah artinya ini bukan penekanan,” bebernya.
Sedangkan mekanisme dalam proses pembuatan rekening bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan itu, ia menjelaskan tidak dipungut biaya administrasi sepeser pun.
Comment