News Satu, Sumenep, Minggu 31 Maret 2024- Aktivis Pusaka bongkar praktik Oligarki dalam Pemerintah Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Fauzi Wongsojudo yang terus merugikan rakyat.
Aktivis Pusat Kajian dan Analisis Kebijakan Daerah (Pusaka) Muhsin mengatakan, berdasarkan investigasi, ada sekelompok orang yang memainkan proyek di Kabupaten Sumenep, mulai dari proyek penunjukan langsung hingga lelang. Sehingga, para kontraktor atau rekanan yang biasanya mendapatkan pekerjaan sebelum Pemerintahan Bupati Fauzi.
Pada saat ini, mereka harus menganggur, karena diduga yang mendapatkan pekerjaan baik proyek berupa penunjukan langsung maupun lelang, adalah orang-orang dekatnya Bupati. Bahkan, juga terdengar kabar, supirnya saja bisa dapat proyek penunjukan langsung.
“Banyak data yang kami punya, dugaan atau indikasi monopoli proyek yang diduga dilakukan orang-orang dekat Bupati atau lingkaran Oligarki Sumenep,” katanya, Minggu (31/3/2024).
Lanjut Muhsin, tidak hanya persoalan proyek yang dimainkan lingkaran oligarki atau orang-orang dekatnya Bupati Sumenep. Dugaan adanya permainan dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kenapa demi kepentingan kelompoknya harus mengorbankan rakyat kecil,” tandasnya.
Muhsin menyatakan, program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jatim sebesar Rp 300 juta lebih untuk pembelian kendaraan listrik roda dua sebanyak 20 unit dan roda empat 12 unit. Harga kendaraan roda empat Rp 18,6 juta per unit dan Rp 4,6 juta untuk kedaraan roda dua.
“Secara programnya bagus untuk meningkatkan pariwisata, tapi yang ditakutkan pengadaan barangnya dilakukan oleh lingkaran Oligarki,” tandasnya.
Muhsin menambahkan, Kemudian Corporate Social Responsibility (CSR) tugu keris di perbatasan Sumenep-Pamekasan, konon kabarnya yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembangunan tersebut orang dekatnya Bupati Fauzi. Sehingga, saat ini menimbulkan polemik di sejumlah komunitas pecinta keris di Kabupaten Sumenep.
Hal itu terbukti, setelah dirinya melakukan investigasi dengan sejumlah komunitas pecinta keris di Sumenep, dimana mereka bercerita tentang adanya peraturan tentang keris dan tugu keris, setelah mendapatkan pengakuan dari UNESCO .
Namun, setelah semuanya rampung, malah komunitas pecinta keris ini ditinggalkan, dan masuklah orang yang diduga orang dekatnya Bupati. Padahal mereka tidak pernah ikut andil dalam pembahasan tentang peraturan keris dan rencana pembuatan simbol tugu Keris.
“Mungkin ini hanya salah satu bukti, lingkaran Oligarki benar-benar ada dalam Pemerintahan Bupati Fauzi,” ungkapnya.
Kemudian beralih kepada sejumlah kalender event di Kabupaten Sumenep yang merupakan kebanggaan Bupati Fauzi dalam meningkatkan pengunjung. Menurut Muhsin, hal itu hanya sebuah cara bagaimana lingkaran Oligarki menggerogoti APBD dan Corporate Social Responsibility (CSR).
“EO dari berbagai event tersebut, diduga orang Bupati. Tapi saya tidak perlu sebut namanya, karena semua orang sudah tahu. Ini sebuah cara menggerogoti dana event yang dianggarkan dari APBD dan Corporate Social Responsibility (CSR),” pungkasnya.
Itulah beberapa data yang dibuka oleh Muhsin Aktivis Pusat Kajian dan Analisis Kebijakan Daerah (Pusaka). Sebenarnya, banyak data lainnya yang masih belum diungkap ke publik, mulai pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan lingkaran Oligarki hingga mutasi jabatan dan program Upland yang anggarannya miliaran rupiah. (Robet)
Comment