News Satu, Sumenep, Rabu 20 Agustus 2024- Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi demo ditengah pelantikan 50 anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, di Pendopo Agung.
Dalam aksinya para Mahasiswa mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk melakukan audit terhadap anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumenep.
Menurut Koordinator Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU), Moh. Sauqi, pengelolaan anggaran Pokir Rp 1,5 miliar untuk setiap anggota DPRD Sumenep, dinilai kurang transparan dan juga banyak yang fiktif.
“Kami akan melayangkan surat untuk mminta BPK dan KPK segera turun ke Sumenep untuk melakukan audit terhadap anggaran Pokir anggota DPRD,” ujarnya, Rabu (20/8/2024).
Lanjut Sauqi, ada beberapa temuan di lapangan terkait dengan program Pokir Anggota DPRD Sumenep, mula ada model jual beli dan juga ada yang diduga fiktif atau tidak dikerjakan.
“Data sudah kami kantongi, tinggal dilakukan kajian dan investigasi lebih dalam terkait dugaan penyimpangan anggaran Program Pokir DPRD Sumenep,” tukasnya.
Bahkan, tersebar kabar dalam penganggaran Pokir DPRD Sumenep pada APBD 2025, para wakil rakyat meminta kenaikan Rp 2 miliar setiap anggota. Oleh karena itu, Aliansi BEM Sumenep akan melakukan aksi lagi untuk menolak rencana penambahan anggaran tersebut.
“Kami pasti akan demo lagi, untuk menolak penambahan anggaran Program Pokir tersebut. Namun, jika memang para Wakil Rakyat tetap memaksa, maka harus berani membuat surat pernyataan siap diperiksa BPK dan KPK,” tukasnya.
Sementara, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Nuris Sabit menyatakan, Aliansi BEM Sumenep mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Pertama, pihaknya mendesak pemangkasan anggaran Pokir DPRD yang dianggap terlalu besar dan rawan penyimpangan.
“Kedua, menuntut perbaikan sistem anggaran Pokir agar lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan rakyat dan ketiga, pihaknya juga menyerukan transparansi penuh dalam pengelolaan dan penggunaan dana Pokir,” pungkasnya. (Roni)
