News Satu, Sumenep, Rabu 18 Mei 2022- Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan terus mendorong Pemerintah Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hal itu dilakukan agar potensi di masing-masing Desa dan penggunaan Dana Desa (DD) tepat sasaran, dintaranya dengan membentuk BUMDes. Selain itu, APDI dan DPMD Sumenep, juga menekankan agar pengelolaan BUMDes tersebut dilakukan dengan baik.
“Ini harus diperhatikan betul oleh aparatur desa di agar kemudian cita-cita Bupati Sumenep tercapai,” kata Rasidi, Ketua Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Sumenep, saat menggelar halal bihalal di salah satu kafe, Selasa (18/5/2022).
Lanjut Alumni Universitas Islam Malang (UNISMA) ini, berdasarkan pemutakhiran IDM sejak awal tahun 2022 hingga Mei Tahun 2022, dari 330 Desa ada 6 Desa masuk dalam kategori Mandiri, dan 63 Desa kategori maju, serta 148 Desa masuk dalam kategori berkembang.
“Sedangkan, BUMDes yang sudah terbentuk sebanyak 314, sedangkan yang belum terbentuk sebanyak 16 Desa. Sementara, yang sudah terdaftar namanya ada 22 Desa, dan yang sudah terverifikasi namanya 192 Desa, serta yang sudah mendaftar berbentuk badan hukum sebanyak 26 Desa, dan terferivikasi dokumennya sebanyak 14,” tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni sangat mengapresiasi usulan dari APDI.
“Ini bagus dan harus dilakukan oleh aparat Desa di Sumenep,” ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya menargetkan pada awal tahun 2023, semua Desa di Kabupaten Sumenep sudah masuk dalam kategori Desa maju dan mandiri.
“Kami targetkan pada Januari 2023, semua Desa di Sumenep sudah menjadi Desa Mandiri dan Maju,” pungkasnya. (Zalwi)
Komentar