BPN Sumenep Akan Investigasi Penerbitan SHM Pantai Gersik Putih

News Satu, Sumenep, Kami 13 April 2023- Terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) seluar 21 hektare di kawasan pantai Desa Gersik Putih, nampaknya terus menuai protes dan polemik. Bahkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan melakukan investigasi.

Polemik soal status sempadan pantai di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Sumenep, seluas  21 hektar lebih yang dikuasai perseorangan berupa SHM. Bahkan, Warga mempersoalkan status kepemilikan lahan yang akan dibangun tambak.

Sebab kawasan tersebut merupakan pantai atau milik Negara dan lahan tersebut akan dibangun tambak oleh pemilik sertifikat dan penggarap yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Gersik Putih. Namun, demikian rencana tersebut mendapat penolakan dari warga yang merupakan lahan pencarian masyarakat dan nelayan mencari ikan serta berdampak buruk terhadap lingkungan.

Baca Juga :  Jaga Lingkungan, Ulama Bersama Ribuan Warga Akan Gelar Istighosah Di Gersik Putih

”Kami sudah mendapat informasi itu. Bahkan, ini menjadi atensi Kantor Wilayah BPN Jawa Timur untuk ditelusuri permasalahannya,” kata Kasi Penempatan Hak dan Pendaftaran BPN Sumenep Yudi Hermawan, Kamis (13/4/2023).

Lanjut Yudi Hermawan, BPN akan turun ke lokasi untuk memastikan kawasan tersebut benar-benar pantai atau lahan. Pihaknya juga akan melakukan pengecekan terhadap data dan berkas berkaitan dengan dokumen SHM tersebut untuk mengetahui tahun penerbitan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan penguasaan lahan.

”Kami juga belum tahu, tahun terbitnya kapan. Lokasinya dimana, prosesnya bagaimana berkaitan dengan penerbitan SHM karena informasinya ini sudah lama, bertahun-tahun terbitnya,” tandasnya.

Pengecekan lokasi dan penelitian seluruh dokumen merupana standar operasional (SOP) yang harus dilakukan ketika ada permasalahan soal penerbitan SHM.

Baca Juga :  Merusak Kawasan Lindung, Warga Polisikan Investor Dan Kades Gersik Putih Sumenep

“Karena sebentar lagi, libur lebaran, mungkin setelah itu kami ke lokasi. Nanti, perkembangannya diinformasikan,” tukasnya.

Disinggung soal ketentuan penerbitan SHM di kawasan Pantai, Yudi menjelaskan, dalam regulasinya pantai atau tanah negara tidak boleh dikuasai perorangan berupa SHM. Lahan di kawasan tersebut boleh dimohon dengan status hak pakai, bukan SHM dengan batas maksimal 30 tahun.

“Sempadan pantai memang ada yang diperbolehkan disertifikat ghak milik, tapi kalau perolehannya dari liter C sebagai bukti kepemilikan turun temurun dengan pertimbangan tertentu,” jelas Yudi.

Kalau tanah negara hanya hak pakai, tapi ada ketentuan misalnya tidak merubah alih fungsinya dan tidak menutup akses jalan,” imbuhnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Dusun Tapakerbau Desa Gersik Putih, Kiai Sahe Yusuf memastikan bahwa kawasan tersebut adalah pantai, bukanlah daratan berupa lahan.

Baca Juga :  Warga Gersik Putih Sumenep Mengancam Akan Pidanakan Pelaku Pengrusakan Laut

“Sejak saya kecil, masih anak-anak memang Pantai, laut. Hanya ketika air surut tanahnya itu kelihatan, datar seperti lahan lapang,” ucapnya.

Namun perkembangannya, cerita Kiai Sahe kawasan Pantai di Desanya banyak terkikis oleh pembangunan tambak garam. Tepian pantai dibangun tambak, sehingga semakin terkikis akibat alih fungsi pantai menjadi tambak.

”Sekarang tinggal beberapa saja yang tersisa (kawasan sempadan pantai), itupun katanya akan dibangun tambak,” pungkasnya. (Roni)

Komentar