News Satu, Sumenep, Selasa 16 April 2024- Relawan Infant Gibran (Brigib) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mencium aroma dugaan pemotongan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.
Pada tahun 2023 Kabupaten Sumenep mendapat anggaran program BSPS melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Satuan Kerja (Satker) Penyedia Perumahan Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 84,2 miliar dengan target peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 2.411 unit.
Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta, dengan rincian Rp 17.500.000 untuk belanja material dan Rp 2.500.000 sisanya untuk upah pekerja atau tukang. Namun, setelah Relawan Infant Gibran (Brigib) Sumenep melakukan investigasi ke lapangan, ternyata ditemukan adanya kejanggalan dan dugaan pemotongan.
Dewan pembina Relawan Infant Gibran (Brigib) Sumenep, Fauzi AS mengatakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang anggarannya dari Pemerintah Pusat ini, memang bagus bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, jika Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu dijadikan sebuah bancakan atau lahan mencari keuntungan, ini yang membuat tidak bagus. Sehingga, selain Negara yang dirugikan, para penerima juga dirugikan oleh perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini.
“Saat mengetahui kepedulian Pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dengan membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) saya sangat mengapresiasi. Namun, jika program ini, hanya dijadikan bancakan atau lahan untuk mencari keuntungan, ini yang perlu kami soroti,” katanya, Selasa (16/4/2024).
Oleh karena itu, setelah mendapat laporan dari masyarakat, tim investigasi Relawan Infant Gibran (Brigib) Sumenep langsung turun ke lapangan untuk memastikan, apakah benar telah terjadi pemotongan atau tidak, dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)?
“Tim kami langsung turun ke lapangan, dan dikejutkan dengan pengakuan dari beberapa penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik di daratan maupun kepulauan,” ujar Fauzi.
Lanjut Fauzi, fakta dilapangan dan pengakuan dari para penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jika pemotongan itu minimal sebesar Rp 1 juta saja, dan jika dikalikan 2.411 unit rumah, maka oknum tersebut telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp 2 miliar lebih.
“Ini juga menjadi atensi kami, terkait dengan dugaan pemotongan dalam progam BSPS ini. dan kami juga menenggarai, jangan-jangan ribuan unit tersebut ada juga yang belum selesai dikerjakan, meski Pemkab Sumenep menyatakan sudah 100 persen dikerjakan,” tukasnya.
Ia menambahkan, seharusnya program ini menjadi sebuah solusi bagi Pemkab Sumenep, dalam membantu masyarakat kurang mampu. Namun, fakta dilapangan malah ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan dugaan pemotongan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Pemerintah mau berbuat baik bagi masyarakat dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), malah ada oknum yang memperkaya diri sendiri. Ya, tahu sendiri kan, jika orang biasa tidak mungkin berani meminta atau memotong bantuan ini,” pungkasnya.
Sementara seperti diberitakan, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, berharap manfaat program BSPS bisa dirasakan oleh masyarakat. Program tersebut, juga diharapkan membantu masyarakat agar hidup lebih layak.
Pria yang akrab disapa Cak Fauzi itu menambahkan, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang memang membutuhkan hunian layak.
“Saya berharap kepada penerima bantuan program BSPS untuk menjaga dan merawat rumahnya dengan baik,” harapnya. (Robet)
