6. Kesejahteraan Sosial: Perlindungan bagi Masyarakat Rentan
Program perlindungan sosial terus dijalankan untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu dan rentan.
Bantuan Sosial: Puluhan ribu keluarga menerima bantuan sosial melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga tahun terakhir.
Pembangunan Rumah Layak Huni: 600 unit rumah layak huni telah dibangun untuk masyarakat miskin di 15 kecamatan.
Angka kemiskinan turun dari 19,15% pada 2020 menjadi 17,8% pada 2023, hasil dari berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang terintegrasi.
7. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan E-Government
Achmad Fauzi juga berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien melalui digitalisasi dan penerapan e-government.
Sistem Pelayanan Online: 60% layanan administrasi publik, seperti pembuatan KTP dan izin usaha, kini dapat diakses secara daring melalui platform e-government yang diluncurkan pada 2022.
Transparansi Anggaran: Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas keterbukaan informasi publik, terutama dalam pelaporan penggunaan anggaran.
Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik meningkat sebesar 25%, menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Sumenep pada 2023.
Meski banyak pencapaian yang telah diraih, tantangan masih ada, terutama dalam pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan yang lebih terpencil. Namun, dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Achmad Fauzi optimis bahwa Sumenep akan terus maju dan mencapai kesejahteraan yang merata. (Roni)
Comment