Kalender Event Rp 2,8 Miliar, Parlemen Jalanan Menilai Bupati Fauzi Boros Anggaran

News Satu, Sumenep, Sabtu 20 April 2024- Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menganggarkan kalender event 2024 sebesar Rp 2,8 miliar di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar).

Anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut, langsung mendapatkan sorotan tajam dari Kurniadi, Dewan Pembina Majelis Parlemen Jalanan (MPJ). Bahkan, Kurniadi yang kini dikenal seorang pengacara kondang di Sumenep, menilai Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, boros anggaran.

“Itu boros anggaran atau hanya buang-buang anggaran APBD saja,” ujarnya, Sabtu (19/4/2024).

Menurut Kurniadi yang dijuluki Raja Hantu ini, seharusnya Bupati Fauzi melakukan evaluasi terhadap kalender event yang selalu digelar setiap tahun, apakah itu efektiv atau tidak?. Sebab, berdasarkan amatannya dilapangan, kalender event yang digelarnya tersebut bukan malah mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan hanya buang-buang anggaran saja.

“Apakah seimbang antara anggaran yang dikeluarkan dengan PAD yang didapat. Ya, sepengetahuan saya, tidak seimbang. Tapi kenapa setiap tahun selalu dianggarkan dan menguras APBD,” tukasnya.

Seharusnya, lanjut Raja Hantu, mengalihkan anggaran tersebut kepada program lainnya. Seperti penringkatan UMKM maupun pengetasan kemiskinan atau pengurangan angka pengangguran. Tapi faktanya, Bupati Sumenep masih tetap mempertahankan program tersebut, terkesan haus hiburan.

“Sebaiknya anggaran tersebut dialihkan kepada yang lebih penting atau urgensi, bukan malah dibuat hura-hura setiap tahun. Pikirkan tentang UMKM, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi,” ucapnya dengan nada kesal.

Kurniadi yang juga Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) ini menambahkan, bayangkan saja jika anggaran Rp 2,8 miliar untuk kalender event dan ditambah dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Kontraktor Kontrak Kerjasama Sumenep (KKKS) digabungkan untuk fokus mengentaskan kemiskinan dan peningkatan UMKM yang setiap tahunnya diterima Pemkab Sumenep.

“Saya rasa, kalau Bupati Sumenep tidak boros anggaran. Setiap tahun, mungkin bisa mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan UMKM. Tapi repot, kalau pemikiran Bupati hanya untuk hiburan saja, ya kita sebagai rakyat kecil tidak bisa apa-apa,” imbuhnya, dengan nada kecewa. (Roni)

Komentar