Kontroversi Prestasi Bupati Fauzi Selama 3 Tahun Memimpin Sumenep

News Satu, Sumenep, Minggu, 14 April 2024- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep, Madura, Jawa Timur, kepemimpinan Achmad Fauzi Wongsojudo selama lebih dari 3 tahun mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Banyak yang bertanya-tanya tentang prestasi atau perubahan yang telah dilakukan oleh Bupati Sumenep ini. dalam sebuah video di TikTok juga menampilkan Dewan Pembina Relawan Infant Gibran (Brigib), Fauzi AS, bersama Dewan Pembina Majelis Parlemen Jalanan (MPJ) Kurniadi, yang membahas tentang prestasi Bupati Fauzi.

Menurut Kurniadi, selama ini tidak ada prestasi atau perubahan yang patut dibanggakan dalam kepemimpinan Bupati Sumenep. Ia menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Sumenep.

“Saya kira tidak ada prestasi atau perubahan yang dirasakan masyarakat, alias nol potol,” ujarnya dengan tegas, Minggu (14/4/2024).

Lebih lanjut, Raja Hantu julukan dari Kurniadi, meragukan ide-ide yang dimiliki Bupati Fauzi, serta mencurigai kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan branding dirinya sendiri.

“Tagline ‘Bismillah melayani’ hanyalah sebuah tagline saja. Bahkan, mungkin justru sebaliknya dari tagline itu,” tambahnya.

Bisa dilihat di video tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSFsGQNch/

Fauzi AS, Dewan Pembina Relawan Infant Gibran (Brigib), juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Bupati Fauzi terkait peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai bahwa langkah-langkah yang diambil tidak serius dan justru menjadi musibah bagi para pelaku UMKM.

“Jika memang ingin meningkatkan UMKM, harus serius. Bukan malah menjadi musibah bagi para pelaku UMKM,” tandasnya.

Salah satu contoh yang diberikan adalah dibukanya Mall UMKM oleh Pemkab Sumenep. Meskipun para pelaku UMKM dapat menitipkan produk mereka di sana, namun sistem pembayaran yang diterapkan oleh Mall UMKM tidak memberikan keuntungan langsung kepada para pelaku UMKM. Produk baru dibayar setelah terjual, tanpa adanya dukungan modal awal dari Pemkab.

“Sebelum UMKM menaruh produknya di Mall, seharunya di support modal. Sehingga, mereka bisa terus bisa melanjutkan usahanya, tanpa harus menunggu pembayaran setelah barang yang dititipkan di Mall UMKM itu laku,” pungkasnya.

Kritik terhadap kebijakan Bupati Fauzi ini hanya merupakan sebagian kecil dari kegagalan yang dihadapi selama 3 tahun memimpin. Namun, keberlanjutan perdebatan mengenai prestasi dan kebijakan Bupati Sumenep ini akan terus berlanjut menjelang Pilkada. (Robet)

Komentar