News Satu, Sumenep, Rabu 17 Juli 2019- Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan paksa dari luar negeri, karena berangkat melalui jalur tidak resmi dan tidak mengantongi dokumen resmi atau illegal asal Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, nampaknya menjadi sorotan tajam dari DPRD setempat.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Suroyo mengatakan, maraknya TKI Ilegal yang dipulangkan paksa dari luar negeri, itu akibat kurangnya Disnakertrans melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, banyak masyarakat yang berangkat menjadi TKI ke luar negeri dengan jalur Ilegal.
“Ini akibat kurangnya sosialisasi dari Disnakertrans Sumenep,” ujar Politisi Partai Gerindra Sumenep ini, Rabu (17/7/2019).
Menurutnya, mereka yang berangkat dengan cara ilegal ini rata-rata tidak memiliki skil atau kemampuan dan keahlian, melainkan mereka berangkat ke luar negeri menjadi sebagai kuli bangunan. Tidak hanya itu saja, berangkat melalui tekong dinilai sangat cepat. Jika menggunakan jalur pemerintah prosesnya lama, apalagi ditambah dengan iming-iming yang cukup menggiurkan oleh para tekong.
“Jadi Disnakertrans harus mampu meyakinkan masyarakat, jika melalui jalur resmi itu lebih aman dan nyaman, masa kalah sama tekong???,” tandasnya.
Ia menambahkan, proses pemberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat ke luar negeri harus lebih di permudah, sehingga tidak ada masyarakat yang memilih bekerja ke luar negeri dengan jalur tidak resmi atau ilegal.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak tergoda untuk menjadi TKI ke luar negeri. Melainkan cukup bekerja di Kabupaten Sumenep.
“Jika Pemerintah Daerah mampu menyediakan lapangan kerja, pasti masyarakat memilih bekerja di daerah sendiri. Daripada harus mengadu nasib ke negeri orang,” pungkasnya.
Sementara, pada tahun 2019 hingga bulan Julia da 18 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang dipulangkan paksa dari negeri Jiran Malaysia. (Nay)
Komentar